Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

Pencarian Data

SON03001 compress55

YOGYAKARTA-Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (Pusjianbang) Kementerian Hukum dan HAM, Aman Riyadi mengatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan komponen yang menjadi syarat suatu unit kerja maupun satuan kerja memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hal itu dikatakannya pada acara teleconference Pengarahan Pengisian Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi yang diikuti seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM se-Indonesia secara serentak, Selasa (14/5/2019).

Aman menjelaskan bahwa setiap unsur penilaian pada formulir survei yang telah diisikan tersebut akan menjadi data dukung bagi tim kelompok kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK. Selain itu hasil survei dapat menjadi acuan peningkatan kualitas unsur pelayanan mana saja yang dirasa nilainya masih kurang mencukupi. Untuk itu pihaknya berharap betul bahwa pengisi survei tidak perlu memodifikasi data yang ada.
"Apapun kondisinya jangan memodifikasi nilainya, ini untuk mengetahui layanan apa saja yang perlu dievaluasi," jelas Aman melalui layar teleconference.

Untuk memperoleh rekomendasi satker yang bisa diusulkan berpredikat WBK, minimal memperoleh nilai IPK 13,5 dan nilai IKM 15. Dua komponen penilaian tersebut merupakan persyaratan memperoleh predikat WBK selain yang telah ditetapkan dalam Permenpanrb Nomor 52 Tahun 2014.

Aman mengatakan tujuan survei ini juga untuk memperoleh data valid tentang bagaimana kondisi di unit kerja/satuan kerja sehingga bisa dibuat peta permasalahan.

Pihaknya berharap pada tahun 2019 bertambah satker yang memperoleh predikat WBK/WBBM. Dan pada tahun 2020 program prioritas nasional adalah peningkatan satker berpredikat WBK/WBBM.
"Oktober 2019 sudah harus bentuk tim kerja pembangunan ZI. Sehingga pada bulan Januari 2020 dapat mengusulkan satker yang bisa memperoleh predikat WBK/WBBM per tanggal 31 Mei," imbuhnya.

Setelah arahan tersebut kemudian dilanjutkan diskusi. Acara teleconference diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham DIY terdiri dari Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Krismono didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Tedja Sukmana, Kepala Divisi Administrasi Novita Ilmaris, pejabat fungsional dan pejabat pengawas Kanwil Kemenkumham DIY, seluruh Kepala UPT se-wilayah DIY, jajaran petugas pemasyarakatan se-wilayah DIY, dan jajaran Kanwil Kemenkumham DIY.
(Humas Kanwil Kemenkumham D.I Yogyakarta-Jogja Pasti Istimewa).