Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

Artikel

Pencarian Data

 IMG 20190515 WA0060

YOGYAKARTA-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI Bambang Rantam Sariwanto memberikan arahan dan penguatan dukungan manajemen dalam rangka Revitalitasi Pemasyarakatan, Rabu(15/5/2019). 

Arahan tersebut diikuti oleh seluruh Divisi Pemasyarakatan (PAS) dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) PAS seluruh Indonesia termasuk Divisi PAS dan Kepala UPT Jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham D.I Yogyakarta melalui teleconference.

Dalam arahannya, Bambang Rantam mengutip kata-kata motivasi dari John Maynard Keynes seorang ekonom Inggris, "Yang paling sulit bukanlah melaksanakan ide baru melainkan bagaimana meninggalkan ide lama yg telah terpatri dalam setiap sudut benak kita," ucap Bambang Rantam.

Ide baru sangat dibutuhkan dalam Revitalisasi untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya. Dimulai dari melihat kondisi saat ini (over crowded, over staying, tata kelola) kemudian diimplementasikan dalam sistem pemasyarakatan. 

Ada metode untuk dibandingkan yakni pendekatan dengan menjalankan masa pidana yaitu ide lama dan pendekatan dengan perubahan perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai ide baru. Metode itu disebut reintegrasi sosial.

Kedua ide dituangkan dalam Renstra (2020-2024) terdiri dari pendanaan jangka menengah dan tahapan revitalisasi. Setelah Renstra disusun perlu dukungan manajemen dengan cara penataan kelembagaan, penataan SDM, penataan tata laksana,  penataan penganggaran, pemberdayaan teknologi informasi, pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan transparan, serta sarana dan prasarana. Hal tersebut untuk mencapai tujuan Reformasi Birokrasi (RB).

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) bisa melihat dari penyusunan penganggaran yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) tersebut. "Penganggaran harus jelas output dan outcomenya," tegas Bambang Rantam.

Lakukan perencanaan yang lebih baik. "RB, tata kelola, e-gov, ketiga hal tersebut menjadi bagian penting mendorong pemerintahan yg baik," lanjutnya. Persoalan klasik adalah suka menunda pelaporan realisasi anggaran padahal ada penyusunan laporan triwulan. Hal ini dapat menghambat proses penganggaran tahun berikutnya. 

Selanjutnya Bambang Rantam menyampaikan bahwa Zona Integritas menuju WBK dan WBBM itu merupakan bagian dari RB. "Tidak hanya sekadar 6 area perubahan tapi 8 area perubahan, target 2020 meningkat satker berpredikat WBK/WBBM supaya penilaian PMPRB meningkat," ujar Bambang Rantam.

Mengakhiri arahan Bambang Rantam memotivasi, "Optimisme itu penting untuk memulai semua usaha perbaikan kualitas," pungkasnya.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan Staf Ahli Khusus Menteri Hukum dan HAM RI Fajar Lase tentang Strategi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan UPT PAS

(Humas Kanwil Kemenkumham D.I Yogyakarta - Yogya Pasti Istimewa)