Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

Artikel

Pencarian Data

IMG 20190516 WA0028

YOGYAKARTA-Dalam rangka meningkatkan upaya dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas (PD) perwakilan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) D.I Yogyakarta beserta jajarannya mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Assessment Awal Pembuatan Policy Brief tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD), Kamis(16/5/2019).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) yang didukung The Asia Foundation dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv PAS) Kanwil Kemenkumham D.I Yogyakarta, Tedja Sukmana yang sekaligus memberikan sambutan serta membuka kegiatan FGD tersebut. 

"Kegiatan ini sangat bermanfaat utamanya dalam rangka mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas yang sejahtera, mandiri, tanpa diskriminasi," ucap Tedja dalam kegiatan yang diselenggarakan di PUSHAM UII Gg. Bakung No.517 A, Bantul, DIY.

Pertemuan ini juga memiliki makna strategis sebagai langkah awal membangun komitmen bersama akan kebutuhan terhadap ULD khususnya di UPT yang berada di bawah Kemenkumham D.I Yogyakarta. 

"Mari bangun komitmen untuk memberikan yang terbaik untuk memetakan masalah sekaligus membangun komitmen bersama program pembentukan ULD," lanjut Tedja.

Sebagaimana amanah pada Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 37 bahwa setiap Rumah Tahanan Negara (Rutan) wajib menyediakan ULD. Dengan menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan penyandang disabilitas selama 6 (enam) bulan, menyediakan kebutuhan khusus termasuk obat-obatan dalam masa tahanan dan pembinaan, serta menyediakan layanan rehabilitasi untuk PD mental. 

Hal tersebut juga sejalan dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik terutama Pasal 29 menegaskan bahwa penyedia layanan publik harus memberikan pelayanan khusus PD. Begitu juga dengan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Menegaskan bahwa fasilitas publik harus dapat diakses oleh para PD seperti pintu masuk dan keluar, ruang penghubung horizontal, hubungan vertikal dalam gedung, transport vertikal, serta akses informasi.

Jajaran Kanwil Kemenkumham D.I Yogyakarta tentu sudah menyediakan layanan disabilitas meskipun dari beberapa aspek belum sempurna. Oleh karena itu Tedja berharap dengan kegiatan ini dilakukan penguatan dan masukan agar tujuan mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM serta kebebasan dasar PD secara penuh dan setara.

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan pemaparan dari PUSHAM UII Eko Riyadi dan FGD tentang pembentukan ULD. 

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kanwil Kemenkumham D.I Yogyakarta dan UPT Jajarannya, perwakilan dari PUSHAM UII, perwakilan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), perwakilan dari Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA).

(Humas Kanwil Kemenkumham D.I Yogyakarta - Yogya Pasti Istimewa)