Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

Pencarian Data

pusham 3

YOGYAKARTA—Pentingnya mengoptimalkan pelayanan publik  baik bagi warga binaan pemasyarakatan maupun pengunjungkhususnya penyandang disabilitas dijajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta  merupakan salah satu faktor yang menunjang dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan menambah  paradigma bagi masyarakat dalam melihat dan menempatkan penyandang disabilitas, sehingga setidaknya akan menjadi pendidikan hukum bagi masyarakat terkait dengan perkembangan sistem hukum nasional (terutama yang berkaitan dengan substansi dan budaya hukum).

Guna terlaksananya hal tersebut jajaran kanwil kemenkumham DIY bekerjasama dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia menyelenggarakan Fokus Group Discussion (FGD) di kantor PUSHAM UII yang diikuti oleh perwakilan satuan kerja pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak wilayah Yogyakarta.

pusham 2

Eko Riyadi selaku direktur PUSHAM UII menjelaskan bahwa dengan pelaksanaan FGD ini diharapkan akan menjadi assessment awal pembuatan policy brief tentang pembuatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) diseluruh Satuan kerja yang berada di bawah kanwil kemenkumham DIY.

“Pusham UII telah melakukan penelitian di Yogyakarta dan Lampung terkait pelayanan bagi difabel. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat memberikan gambaran mengenai kelembagaan yang akan menangani jenis pelayanan disabilitas, bagaimana sebaiknya bentuk regulasinya, bagaimana kewenangan dan cakupannya serta tantangan atau hambatan apa yang harus diatasi dalam pembentukan unit layanan disabilitas sehingga nantinya kanwil kemenkumham DIY menjadi role model bagi kanwil lainnya.” jelas Eko .

pusham 1

Hasil dari FGD selanjutnya akan sebagai dasar tindak lanjut untuk membangun komitmen bersama akan kebutuhan terhadap pembentukan ULD dan dapat meningkatkan upaya dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas denga tujuan mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara.

(Humas Kanwil Kemenkumham DIY – Jogja PASTI Istimewa)