Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

Pencarian Data

 IMG 20190516 084057 compress20

Yogyakarta – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I Yogyakarta adakan rapat penilaian dokumen pengungkit untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kamis (16/5/2019).

Tim survey Inspektorat Jenderal (Itjen) telah menyerahkan hasil penilaian kepada satker yang diusulkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hasil penilaian tersebut menunjukan bahwa sembilan satker, antara lain Kanwil Kemenkumham D.I Yogyakarta, Kanim Kelas I TPI Yogyakarta, Bapas Kelas I Yogyakarta, Lapas Kelas IIA Yogyakarta, Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, Lapas Kelas IIB Sleman, Rutan Kelas IIA Yogyakarta, Rutan Kelas IIB Bantul, dan Rutan Kelas IIB Wates mendapatkan hasil IPK dan IKM di atas standar. Itu artinya, kesembilan satker tersebut berhak untuk melakukan pemaparan ke pusat.

Menindaklajuti hal tersebut, Ka.Kanwil Kemenkumham D.I Yogyakarta, Krismono memberikan semangat dan motivasi kepada seluruh satker yang diusulkan WBK untuk terus berbenah dan semakin memperbaiki kinerja.

“Terus dorong perubahan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik. Jika perlu, setiap satu bulan sekali perlu dibagikan kuisioner kepada pengunjung sebagai bahan evaluasi secara berkala”, tegas Krismono.

Pembagian kuisioner kepada pengunjung secara berkala bertujuan untuk mengetahui sejauh mana satker menjalankan tugasnya. Apakah masih ada kekurangan yang memerlukan kritik dan saran dari pengguna jasa pelayanan publik.

Dalam kesempatan itu pula, Kepala Divisi Administrasi Novita Ilmaris memaparkan terkait pengisian LKE Evaluasi WBK kepada masing-masing satker. Novita juga memberikan masukan kepada masing-masing pokja terkait dokumen yang perlu untuk dilengkapi agar mendapatkan nilai yang maksimal.

“Dokumen yang belum lengkap untuk segera dilengkapi. Perjuangan kita belum berakhir. Justru keberhasilan kita mendapatkan nilai yang baik dari Tim Survey Itjen adalah awal tantangan yang harus kita hadapi kembali”, jelas Novita pada acara yang diselenggarakan di Aula Kanwil Kemenkumham D.I Yogyakarta tersebut.

(Humas Kanwil Kemenkumham D.I Yogyakarta - Jogja PASTI ISTIMEWA)

Galeri rapat

IMG 20190516 084107 compress5IMG 20190516 084107 compress5IMG 20190516 084107 compress5IMG 20190516 084107 compress5