Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

Pencarian Data

 

WhatsApp Image 2019 05 17 at 2.12.52 PM

YOGYAKARTA-Studi banding dari Biro Hukum Provinsi Jawa Timur dengan Penyuluh Hukum Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) D.I Yogyakarta disambut baik oleh Krismono Kepala Kanwil Kemenkumham D.I Yogyakarta, Jumat(17/5/2019).

Dalam sambutannya, Krismono yang didampingi pula oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil tersebut Monica Damayanti menyampaikan, "Kegiatan di Pelayanan Hukum dan HAM ini sangat luar biasa, kagum bisa membagi waktu."

Krismono juga menyampaikan bahwa Penyuluh Hukum Kanwil Yogyakarta D.I Yogyakarta selalu terlibat, kolaborasi, dan koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi setempat serta Biro Hukum Kabupaten/Daerah.

"Hari ini agenda cukup padat karena selain banyak acara di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, kami juga sedang menyiapkan untuk evaluasi komponen pengungkit WBK," kata Krismono. Mengingat bahwa Kanwil Kemenkumham D.I Yogyakarta sedang berproses menuju Zona Integritas mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). "Ini merupakan target kinerja Kementerian dan memang sudah harus bersih, sudah harus berubah," pungkasnya pada kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Legal Drafter Kanwil Kemenkumham D.I Yogyakarta.

WhatsApp Image 2019 05 17 at 2.12.53 PM

Kegiatan kemudian dilanjutkan diskusi dan membahas lebih lanjut permasalahan yang ada terkait Penyuluh Hukum. Prasetyo Nugroho Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum menyampaikan gambaran kondisi Penyuluh Hukum di Kanwil Kemenkumham D.I Yogyakarta.

"Dengan wilayah yang kecil yaitu 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota, Yogyakarta ini memiliki penyuluh hukum paling banyak," ucap Prasetyo.

Sistem kerja menurut Orta yang baru yaitu dibagi berdasarkan zonasi sudah mulai diterapkan dengan membagi Penyuluh Hukum ke 5 (lima) wilayah dengan beban kerja yang sama. Hal tersebut dilakukan agar dapat terjamah ke semua wilayah.

Mengingat kesadaran hukum di Yogyakarta masih tertinggal, Desa Sadar Hukum juga sudah dibangun dan digerakan, "Akan terus dilakukan pembinaan dan rencana akan didorong pengajuan ke Gubernur agar diresmikan oleh Menteri," ujarnya.

Selain itu program Sekolah Sadar Hukum sudah berjalan beberapa sudah membuat MoU. "Program lain yang juga sudah berjalan yaitu penyuluhan ke Lapas dan Rutan," lanjut Prasetyo. Walaupun Yogyakarta wilayahnya termasuk kecil tetapi tetap masih banyak kendala-kendala.

Emmy Krisnawati, Kepala Bagian Penyuluhan, Dokumentasi, Biro Hukum Provinsi Jawa Timur pun menyampaikan kondisi Penyuluh Hukum di Jawa Timur bahwa kerjasama dengan Kanwil Kemenkumham wilayah setempat sudah berjalan baik.

Emmy juga menyampaikan bahwa JDIH juga sudah aktif menyampaikan informasi dan berita di semua media sosial. "Memang Penyuluh Hukum dituntut kreatif dan harus banyak memiliki inovasi agar tetap terus berkarya dan menjalankan tugas dan fungsinya," ujar Emmy.

Dalam kegiatan tersebut dari Biro Hukum Provinsi Jawa Timur dihadiri juga oleh Yoesoef Dwi Laksono Kepala Sub Bagian Penyuluhan Hukum, Susmiyatiningsih Pengelola Data Pelayanan, Siti Fatimah Pengelola Data, serta M Slamet Hariyadi Pengelola Dokumentasi dan Infromasi Hukum. Dan dari Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumhan D.I Yogyakarta dihadiri oleh Rina Nurul Fitri Atien dan Tri Arie Astuti.

(Humas Kanwil Kemenkumham D.I Yogyakarta - Yogya Pasti Istimewa)