Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Bidang HAM Kanwil Lakukan Kajian Dan Pesentasi  Laporan Akhir Berbasis IPK-IKM

 

ikm.jpeg

Yogyakarta_ Implementasi Pembangunan Zona Integritas  merubah pandangan negatif yang ada dan berkembang dalam masyarakat terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Demikian disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham) D. I. Yogyakarta Indro  Purwoko saat membuka acara Presentasi Laporan Akhir Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa “ Kajian Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) yang dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Monica Dhamayanti, Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, Purwanto dan diikuti oleh perwakilan Unit Pelaksana Teknis jajaran kanwil Kemnkumham D.I. Yogyakarta baik daro Kantor Imigrasi maupun dari Pemasyarakatan pada Kamis (26/06/20) bertempat diaula kanwil.

“Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan bekerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; serta birokrasi yang menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Kementerian Hukum dan HAM RI berkomitmen untuk mewujudkan Zona Integritas dalam rangka menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK). Pembangunan Zona Integritas dalam Pelaksanaan Program Anti Korupsi merupakan upaya pengendalian dan pencegahan di lingkungan unit kerja Kemenkumham terhadap pelaksanaan tugas yang mempunyai resiko adanya praktek korupsi” tegas Indro Purwoko.

ikm1.jpeg

Kakanwilpun menekankan tolak ukur Pembangunan Zona Integritas WBK (Wilayah Bebas Korupsi) itu adalah pelayanan masyarakat puas, namun jika WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) itu adalah pelayanan prima, percepatan pelayanan yang tadinya hitungan hari berubah menjadi hitungan menit, tidak selalu melalui aplikasi untuk inovasi, namun bisa juga dari kinerja pelayanan kepada masyarakat yang di tingkatkan.

Usai sambutan dari Indro Purwoko, acara dilanjutkan dengan penjelasan materi oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia , Purwanto. Menurutnya kegiatan ini sangat penting dilakukan karena berdasar bahwa Kanwil Kemenkumham DIY perlu menetapkan unit kerja yang diusulkan meraih predikat WBK/WBBM, pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM memiliki 2 (dua) unsur penilaian, yaitu terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat,  perlu melakukan pengkajian guna mengidentifikasi dan memverifikasi permasalahan pada masing-masing unit kerja yang dinyatakan tidak berpotensi WBK/WBBM (data dari Balitbang Hukum dan HAM)., dan selanjutnya berdasarkan hasil kajian, dihasilkan rekomendasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan terhadap unit kerja di wilayahnya sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

 

ikm3.jpeg

 

Purwanto juga menyampaikan tujuannya adalah  Memetakan permasalahan yang dihadapi oleh unit kerja berdasarkan indikator penilaian survei mandiri IPK – IKM dan untuk menyusun rekomendasi tindak lanjut yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pembinaan dan pendampingan unit kerja di wilayahnya.

“Diharapkan para pemangku kepentingan dan stake holder terkait, bisa menggunakan hasil kajian tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kantor Wilayah  Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 ini, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya dan melakukan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan terhadap unit kerja di wilayahnya sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.” pungkasnya.

ikm4.jpeg

 

 

(Humas Kanwil Kemenkumham DIY – Jogja Pasti Istimewa)

 


Cetak