Gelar Rakor Pembinaan Masyarakat Mengenai Pelaksanaan UU SPPA, Divisi PAS Yogya Gandeng Beragam Pihak

rjl7

YOGYAKARTA - Dalam rangka meningkatkan kualitas dan peran serta masyarakat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), setiap Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, masyarakat dan juga Akademisi harus meningkatkan sinergitas dalam meningkatkan kualitas penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Didasari hal tersebut, maka Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta, menggelar Rapat Koordinasi Pembinaan Masyarakat Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana pada hari Jumat bertempat di Ballroom Hotel Grand Dafam Yogyakarta (24/7/2020).

Rapat Koordinasi ini mengusung Tema “ Optimalisasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Implementasi Pasal 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA).”

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari Jajaran Aparat Penegak Hukum di wilayah D.I. Yogyakarta, (Kepolisan, Kejaksaan, dan Pengadilan), seluruh Dinas Sosial Kabupaten di Provinsi D.I. Yogyakarta (Kota Yogyakarta, Sleman, Gunungkidul, Kulon Progo, Bantul), Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Yogyakarta, Balai Pemasyarakatan Yogyakarta dan Wonosari, serta Fakultas Psikologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

rjl2
Bertindak selaku pengisi acara, dihadirkan narasumber yang berkompeten dari berbagai kalangan, diantaranya Direktur Bimbing

an Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Slamet Prihantara, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah DIY, Kompol Anjar Istriani, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DIY, Saptana Setyabudi, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Haryanto, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi DIY, Suyarno dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Aida Dewi.

Kegiatan Rapat dilakukan setelah mengantongi ijin dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19, dimana mekanisme pelaksanaan diatur secara ketat mempedomani protokol kesehatan yang berlaku. Seluruh peserta, narasumber, panitia dan undangan melakukan Rapid Test yang di sediakan oleh panitia, atau menunjukkan hasil rapid tes yang masih berlaku. Kemudian wajib menggunakan masker/ face shield/ sarung tangan yang telah di siapkan oleh panitia, dan tetap menjaga jarak satu sama lain.

Dalam laporannya selaku ketua Panitia, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv PAS) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta, Gusti Ayu Putu Suwardani menyatakan bahwa maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan peran masyarakat dan Aparat Penegak Hukum dalam pemenuhan hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum sesuai dengan Undang-Undang SPPA.

“Harapan kita bersama adalah terpenuhinya hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum baik dalam proses Pra Ajudikasi, Ajudikasi, dan Post Ajudikasi serta masyarakat.” Ungkap Gusti Ayu.

Memberikan sambutan saat membuka acara, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta, Indro Purwoko mengungkapkan bahwa Undang-Undang SPPA menimbulkan perubahan mendasar dalam hal penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Keadilan restoratif dan Diversi yang menjadi pendekatan sekaligus tujuan dari proses peradilan pidana anak saat ini, mengubah paradigma penjatuhan sanksi bagi pelaku yang semula hanya fokus pada penghukuman menjadi pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Indro juga berharap kegiatan ini dapat menjadi media membangun sinergitas antar aparat penegak hukum, instansi pemerintah, akademisi,dan Lembaga Swadaya masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman dalam melaksanakan tugas serta membantu memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut berperan serta dalam penanganan dan perlakuan serta pemenuhan hak-hak terhadap anak berhadapan dengan hukum.

“Semua Pihak memiliki peran signifikan yang dapat membantu mewujudkan SPPA yang lebih mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Diperlukan adanya persamaan persepsi tentang peran dan fungsi masing-masing sehingga dapat mewujudkan koordinasi, kerjasama, dan sinergi yang baik .” Ujar Indro.

rjl8rjl8rjl8rjl8rjl8rjl8

Humas Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa


Cetak