Tingkatkan Pelayanan Publik, Kemenkumham D. I. Yogyakarta Ikuti Teleconference Optimalisasi SP4N-LAPOR! dan SIPPN

IMG 20200727 151818

YOGYAKARTA-Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) D.I. Yogyakarta bersama jajarannya mengikuti kegiatan Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI yang diselenggarakan melalui media Teleconference dan diikuti dari Ruang Rapat Lantai II Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta, (Senin, 27/07/2020).

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Publik khususnya yang ada di Kantor Wilayah serta Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat.

Mengusung tema pembahasan "Optimalisasi SP4N-LAPOR! dan SIPPN Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik", Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal mengundang Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto untuk membuka acara dan menjadi Keynote Speech. 

"SP4N-LAPOR! dan SIPPN menjadi penting dan dikelola dengan baik, informasinya harus jelas," ucap Bambang Rantam. 

IMG 20200727 151832

Dalam Keynote Speech nya Bambang Rantam menyampaikan, Pengelolaan Pengaduan dan Data Base Pelayanan Publik ini merupakan salah satu bentuk nyata Peningkatan Pelayanan Publik yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan Inovativ). Data Base SIPPN ini sangat penting dan berkaitan dengan Pengaduan Masyarakat tertuma dalam hal menyediakan informasi apa-apa saja Pelayanan Publik yang kita sediakan atau selenggarakan kepada masyarakat. Menutup Keynote Speech nya Sekretaris Jenderal Kemenkumham membuka kegiatan ini dan dilanjutkan dengan pemberian plakat dari Sekretaris Jenderal Kemenkumham kepada Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan narasumber dari Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Diah Natalisa.

"Tiga prinsip utama dari LAPOR! atau pengaduan masyarakat yaitu, Mudah, Terpadu dan Tuntas, adanya kegiatan ini mampu menjamin prinsip ini dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Kementerian Hukum dan HAM RI," ujar Diah dalam paparannya. 

IMG 20200727 151848

Menjadi dasar dalam terselenggaranya kegiatan ini adalah PermenPAN-RB No.46 Tahun 2020 Tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR) Tahun 2020-2024 serta PermenPAN-RB No.13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).

Dengan Judul Materi Utama "Arah Kebijakan dan Pengembangan SP4N-LAPOR dan Aplikasi SIPPN" Diah juga menyampaikan tentang Road Map Bidang Pelayanan Publik yang sejalan dengan Visi Misi Presiden 2019-2024. Dengan adanya Pegelolaan Lapor dan Data Base SIPPN ini sejalan dengan pelaksanaan Road MAP Tersebut. 

"Adanya permasalahan pengaduan yang belum terintegrasi, melalui SP4N ini diharapkan akan terwujud Integrasi tersebut, SP4N hadir sebagai jaminan bagi masyarakat dalam memperoleh Haknya, dan SP4N bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik," lanjutnya. 

IMG 20200727 151906

Terakhir dibahas mengenai teknis secara keseluruhan mengenai SP4N-LAPOR! dan Aplikasi SIPPN. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab antara Narasumber dengan perwakilan seluruh peserta yang terdiri dari Kantor Wilayah dan UPT Kemenkumham Se-Indonesia. 

Hadir dalam acara tersebut Kepala Divisi Keimigrasian, Yayan Indriana, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Gusti Ayu Putu Suwardani, jajaran pejabat serta Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta.

(Humas Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa)


Cetak