Optimalkan Peran JDIH, Kanwil Kemenkumham DIY Selenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Rapat JDIH 2020

YOGYAKARTA - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau yang disingkat JDIH sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, efektif, dan bertanggungjawab sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, perlu adanya kesamaan persepsi dalam pengelolaan JDIH agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan Permenkumham No. 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Selain itu, perlu adanya proses integrasi JDIH di wilayah dengan JDIH Nasional (JDIHN).

Rakor Konsultasi JDIH 2020

Demikian dijelaskan oleh Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kanwil Kemenkumham D.I Yogyakarta, Prasetyo Nugroho, dalam sambutannya. Acara kemudian dilanjutkan dengan paparan narasumber yang disampaikan oleh Kepala Bidang Jaringan Informasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, R. Septyarto Priandono.

Rapat JDIH 2020
Septyarto, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa BPHN Kemenkumham sebagai pusat JDIHN bertugas pembinaan hingga peningkatan kerja sama dengan anggota JDIHN. Tujuan JDIHN diantaranya meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional. Ada 4 kata kunci yang menjadi prinsip pengelolaan JDIH, yakni Lengkap, Akurat, Mudah, Cepat.
"bagaimana (apabila terdapat) informasi yang beredar di masyarakat simpang siur, JDIH hadir untuk memfasilitasi menyediakan informasi yang cepat dan akurat," jelas Septyarto dalam paparannya, Selasa (28/7/2020).

 Rapat JDIH 2020  Rapat JDIH 2020

 

Acara yang bertajuk "Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan JDIH Tahun 2020" yang diselenggarakan di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham D.I Yogyakarta tersebut, dihadiri oleh peserta yang berasal dari Biro Hukum, Bagian Hukum, Sekretariat Dewan dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, Dinas Kominfo DIY, dan beberapa universitas di Provinsi DIY.

 

(Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa)


Cetak