CEGAH POTENSI PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BIDANG HAK CIPTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, KANWIL KEMENKUMHAM DIY LAKUKAN RAPAT KOORDINASI

 

 

20200813 092521

Yogyakarta_Perkembangan teknologi, perdagangan, industri dan investasi di bidang Hak Cipta telah bertransformasi sedemikian pesat. Untuk itu diperlukan peningkatan perlindungan bagi para pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Keberadaan Undang-Undang Hak Cipta pada intinya adalah untuk menjaga sistem perlindungan hak atas pencipta agar mereka dapat menikmati manfaat ekonomi dari jerih payah atas ciptaan yang dihasilkannya. Atas dasar tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kanwil kemenkumham ) D.I. Yogyakarta Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi kerjasama pengawasan potensi pelanggaran kekayaan intelektual yang diikuti kurang lebih 40 orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogjakarta, unsur kepolisian, unsur akademisi, perwakilan penerbit, sentra kekayaan intelektual dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan narasumber Kartini Nurdin Ketua Perkumpulan Reproduksi Cipta Karya Indonesia, Kamis (13/08/20) bertempat di Hotel Harper Yogyakarta.

 

Foto1 Kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Dengan kata lain, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Adapun objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan dan keseharian kita tidak akan lepas kaitannya dengan kekayaan intelektual sebuah produk baik berupa merek, paten, hak cipta, desain industri, data tata letak sirkuit terpadu maupun rahasia dagang.

 

 

20200813 092236
Kepala Kantor Wilayah Indro Purwoko saat membuka kegiatan menegaskan pelaksanaan Rapat Koordinasi Kerjasama Pengawasan Potensi Pelanggaran Kekayaan Intelektual bidang Hak Cipta di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri merupakan upaya konkrit Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka untuk mewujudkan ekosistem hak cipta yang kondusif. Dimana ada hak bagi pencipta dan ada kewajiban dari pengguna untuk membayar royalti atas pemanfaatan ekonomi yang mereka lakukan terhadap buku atau karya tulis yang digunakan. "Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya mendorong peningkatan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya melindungi hak-hak para pencipta dan pemegang hak cipta. pengimplementasian hak-hak pencipta yang pada rapat koordinasi kali ini lebih spesifik membicarakan perlindungan terhadap karya buku dan semua bentuk hasil karya tulis lainnya akan mengarah pada tumbuhnya kreatifitas para penulis. Setiap orang akan semakin giat dan kreatif untuk menghasilkan karya yang baik dan bermutu karena yakin dan percaya bahwa seluruh hak mereka, khususnya hak ekonomi, akan terjamin dan terlindungi, dan pada akhirnya dapat memberikan kontribusi secara signifikan dalam meningkatkan pembangunan budaya dan ekonomi bangsa." jelasnya. (Humas Kanwil Kemenkumham DIY - Jogja Pasti Istimewa)


Cetak