YOGYAKARTA - Jelang penilaian Tim Penilai Internal (TPI), Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) D. I. Yogyakarta beri penguatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pada kesempatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan, G.A.P Suwardani yang akrab disapa Ayu menyampaikan arahan terkait pembangunan zona integritas di Aula Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta.
"Perlu komitmen penuh dalam melaksanakan pembangunan zona integritas, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu pemenuhan data dukung harus tertib, serta meningkatkan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai," ujarnya di Aula Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta, Rabu(25/5/2022).
Selain itu, Ayu juga mengingatkan agar seluruh satuan kerja jajaran Kanwil Kemenkumham DIY dapat menindaklanjuti TLHP BPK dan Inspektorat Jenderal, dan penyempurnaan penyusunan Manajemen Risiko.
"Saya berharap seluruh jajaran agar terus berbenah serta belajar untuk terus memperbaiki diri agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Tegaskan komitmen dalam mengimplementasikan pelayanan prima yang jelas, komunikatif, dan konsisten," tegas Ayu.
Tidak hanya itu, Ayu juga mengingatkan agar seluruh satuan kerja juga harus memperhatikan terkait pengembangan dan penyempurnaan inovasi Pelayanan Publik, dan membangun komunikasi intensif dengan stakeholder.
Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua Ombudsman R.I. Perwakilan DIY Budhi Masthuri dan Ketua Prodi S2 Ilmu Administrasi Publik Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM Ely Susanto sebagai narasumber juga disampaikan terkait evaluasi hasil survei IPK, IKM dan Integritas periode Januari s.d April 2022.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Ombudsman R.I. Perwakilan DIY Budhi Masthuri menyampaikan agar pelayanan semakin prima diharapkan dapat mengusulkan sebanyak-banyaknya inovasi kebijakan. "Kumham banyak sekali inovasi namun sejauh mana inovasi kebijakan diterima dengan baik di internal dan eksternal atau pengguna layanan. Tidak hanya diterima saja tetapi juga harus dapat diadaptasi," ujarnya.
Hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan secara langsung dan virtual yaitu Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia DIY serta para perwakilan Notaris Kabupaten/Kota, Dinas Koperasi dan UKM D.I. Yogyakarta, Ketua Sentra Kekayaan Intelektual D.I. Yogyakarta, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Pejabat Struktural dan Tim Pembangunan Zona Integritas pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D. I. Yogyakarta.
Humas Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa