JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY memaparkan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Koordinasi dalam rangka Pengendalian Capaian Kinerja TA 2022 dan Penyusunan Target Kinerja TA 2023 Kementerian Hukum dan HAM. Kanwil Kemenkumham DIY optimistis untuk meraih capaian kinerja terbaik.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY Imam Jauhari memaparkan hasil Capaian Kinerja TA 2022 di Grand Mercure Hotel, Jakarta, Kamis (24/11/2022). Imam didampingi para Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham DIY, yakni Kepala Divisi Administrasi yang juga Plhh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Mutia Farida, Kepala Divisi Pemasyarakatan Gusti Ayu Putu Suwardani, dan Kepala Divisi Keimigrasian M Yani Firdaus.
Imam memaparkan hasil kinerja Kanwil Kemenkumham DIY di hadapan Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi dan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Media dan Komunikasi Milton Hasibuan. Hasil kinerja seluruh divisi, di mana mayoritas realisasi melebihi target, dipaparkan Imam dengan sangat baik.
Hambatan-hambatan yang terjadi selama pelaksanaan kinerja pun dapat diatasi dan ditemukan solusinya. Selanjutnya, Imam memaparkan strategi menyambut B12 untuk meraih capaian kinerja terbaik untuk menutup tahun 2022.
Strategi yang dipaparkan Imam di antaranya monitoring dan evaluasi berkala implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pengembangan inovasi, meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait penyelesaian pembangunan Rutan Bantul dan Rupbasan Wates, hingga menyelesaikan segera jika ditemukan keterlambatan pelaksanaan pembangunan proyek.
"Kami juga melakukan pemetaan dan pengembangan SDM 'the right man on the right place' di semester 2 untuk penyiapan kompetensi tahun 2023 demi kinerja maksimal," ujar Imam.
"Strategi selanjutnya adalah menuntaskan dan glorifikasi seluruh capaian Target Kinerja dan Perjanjian Kinerja dengan mengoptimalkan sumber daya," lanjutnya.
Agenda Rapat Koordinasi hari ini akan dilanjutkan dengan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023. Sebelumnya, para peserta Rakor telah menerima pembekalan materi yang disampaikan narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan Bappenas.
(AZR/Humas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa)
