YOGYAKARTA - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) D. I. Yogyakarta melaksanakan kegiatan presentasi laporan evaluasi survei IPK, IKM, dan Integritas periode Januari s.d April 2022.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan, G.A.P Suwardani menyampaikan sambutan dan arahan terkait hasil evaluasi survey IPK, IKM, dan Integritas di Aula Kanwil Kemenkumham DIY, Rabu(25/5/2022).
"Pelayanan publik diharapkan mampu membaca dan menjawab keinginan dan harapan masyarakat, untuk itu sangat perlu meningkatkan pelayanan publik secara prima," ujarnya pada kegiatan yang dihadiri oleh Ketua Ombudsman R.I. Perwakilan DIY Budhi Masthuri dan Ketua Prodi S2 Ilmu Administrasi Publik Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM Ely Susanto sebagai narasumber.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan pelayanan publik yaitu optimalisasi kebijakan pelayanan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, optimalisasi konsultasi dan pengaduan, serta melakukan evaluasi berkala dan berkelanjutan untuk tetap mempertahankan nilai hasil survey IPK dan IKM.
"Saya berharap seluruh jajaran agar terus berbenah serta belajar untuk terus memperbaiki diri agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Tegaskan komitmen dalam mengimplementasikan pelayanan prima yang jelas, komunikatif, dan konsisten," tegas G.A.P Suwardani yang akrab di sapa Ayu.
Pada akhir sambutan, Ayu mengingatkan agar saran perbaikan juga dapat segera ditindaklanjuti dan diwujudkan. "Bukan semata-mata karena ingin memperoleh nilai, namun demi perbaikan diri sendiri dan semangat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Ombudsman R.I. Perwakilan DIY Budhi Masthuri selaku narasumber juga mengingatkan agar apa yang perlu diperbaiki ke depan segera perbaiki sesuai rekomendasi evaluasi hasil survei yang disampaikan.
"Survei kepuasan itu bukan indikator yang valid untuk mengukur kualitas pelayanan, tapi didukung juga oleh pemahaman masyarakat terkait pelayanan, sehingga kita harus dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Prodi S2 Ilmu Administrasi Publik Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM Ely Susanto sebagai langkah peningkatan pelayanan publik menyampaikan terkait Manjemen Persepsi Organisasional. "Perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya yaitu Citra atau Image Organisasi, Reputasi Organisasi, dan Indentitas Organisasi," ucapnya.
Hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan secara langsung dan virtual yaitu Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia DIY serta para perwakilan Notaris Kabupaten/Kota, Dinas Koperasi dan UKM D.I. Yogyakarta, Ketua Sentra Kekayaan Intelektual D.I. Yogyakarta, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Pejabat Struktural dan Tim Pembangunan Zona Integritas pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D. I. Yogyakarta.
Humas Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa