Upaya Kemenkumham DIY Tingkatkan Layanan Publik di Bidang Hukum Melalui Serangkaian Rapat Strategis

YOGYAKARTA - Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan delapan rapat penting guna memperkuat koordinasi dan harmonisasi peraturan daerah. Kegiatan ini bertujuan mengoptimalkan pelayanan publik di bidang hukum di wilayah DIY, Senin (28/10/2024). Berikut adalah rangkaian rapat yang dilaksanakan:

1. Pengharmonisasian Raperwal Kota Layak Anak 2025-2029
   Di Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, dilakukan pembahasan konsep Raperwal tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak untuk lima tahun ke depan, yang diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang anak secara holistik.

2. Rapat Fasilitasi Perubahan Perwal Pengadaan Barang/Jasa
   Pertemuan yang dilangsungkan di Biro Hukum Setda DIY ini membahas revisi ketiga dari Perwal No. 117 Tahun 2021 mengenai pedoman pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta, guna menjamin pengelolaan yang efektif dan transparan.

3. Paparan Draft Raperbup Perlindungan Lahan Pertanian (LP2B)
   Di Resto dan Pemancingan Gendal Gendul, Bantul, dipaparkan draft awal Raperbup mengenai perlindungan lahan pertanian agar sektor pertanian tetap terjaga dan terlindungi dari alih fungsi lahan yang berpotensi mengancam ketahanan pangan.

4. Pembahasan Rapergub Pelestarian Cagar Budaya
   Pembahasan di Ruang Rapat Biro Hukum Setda DIY ini bertujuan merumuskan regulasi guna menjaga kelestarian cagar budaya di Yogyakarta, yang menjadi identitas budaya dan warisan sejarah bagi generasi mendatang.

5. Persiapan Penyusunan Naskah Akademik Perda Pamong Kalurahan
   Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman, diselenggarakan rapat persiapan naskah akademik Perda yang mengatur pamong kalurahan, untuk memperkuat pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan optimal.

6. Koordinasi Revisi Perwal tentang Kelembagaan Petani dan Perikanan
   Rapat yang digelar di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta membahas revisi regulasi yang mengatur kelembagaan petani dan pelaku utama perikanan agar sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat setempat.

7. Pembahasan Pedoman Statistik Sektoral di Sleman
   Dinas Kominfo Sleman menjadi tuan rumah rapat untuk merumuskan pedoman penyelenggaraan statistik sektoral, yang bertujuan meningkatkan akurasi dan integrasi data untuk perencanaan daerah.

8. FGD Ranperda Penyelenggaraan Pemakaman Kota Yogyakarta
   FGD di DPUPKP Kota Yogyakarta ini bertujuan menggali masukan dari berbagai pihak dalam menyusun Ranperda terkait penyelenggaraan pemakaman, demi meningkatkan kenyamanan dan ketertiban dalam layanan pemakaman bagi masyarakat.

Serangkaian rapat ini menunjukkan komitmen Kemenkumham DIY dalam memperkuat layanan publik di bidang hukum serta menciptakan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

(Humas Kanwil Kemenkumham DIY - Jogja Pasti Istimewa)