Sekilas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun 2014, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I Yogyakarta berdarasarkan mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam wilayah Porivinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mempunyai pesan dan andil besar dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara umum. Kantor Wilayah melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah bersangkutan dan dalam menjalankan tugasnya harus dapat bekerja sama secara sinergis dengan instansi terkait.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Instansi vertikal sebagai pelaksana program dan tugas-tugas serta kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di daerah. Sebagian kegiatannya berupa Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dari Unit Pemasyarakatan, Unit Imigrasi serta kegiatan Administrasi serta Pelayanan Jasa Hukum dan HAM di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk insan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Adapun nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah PASTI yang merupakan akronim dari : PROFESIONAL, AKUNTABEL, SINERGI, TRANSPARAN DAN INOVATIF.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 28 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang kepala kantor wilayah dan dibantu oleh para kepala divisi.

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan ketentuanperaturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain :

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di setiap provinsi yang terdiri dari 4 (empat) Divisi serta 16 UPT, 15 (lima belas) UPT Pemasyarakatan dan 1 (satu) UPT Imigrasi.

Cetak