Focus Grup Discussion (FGD) Penilaian Kabupaten /Kota Peduli HAM 2015 di Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan pada hari kamis, 20/8/15 berlangsung di Gubug Resto, komplek Ruko Tandan Raya jalan Wonosari. Kegiatan tersebut diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari perwakilan SKPD Pemerintah Provinsi DIY, para kepala bidang hukum kabupaten/kota se-DIY. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah kementrian Hukum Dan HAM DIY, Dwi Prasetyo Santoso. Selain Kakanwil, hadir pula dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian bantuan Hukum Setda Daerah Istimewa Yogjakarta dan jajaran, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kantor Wilayah kementrian Hukum Dan HAM DIY.
Kepala Kantor Wilayah Kumham DIY dalam sambutannya menyampaikan kepada peserta Focus Grup Discussion (FGD) bahwa, hak asasi manusia (HAM) menrupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, Oleh karena itu, lanjut Dwi Prasetyo Santoso HAM harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan. Masih menurut Kakanwil, penghormatan pemenuhan, perlindungan, penegkan, dan pemajuan HAM merupakan kewajiban dan tagung jawab negara, terutama pemerintah, dan diperlukan peran serta masyarakat. “Sedangkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan komitmen Negara dan pemerintah Republik Indonesia terhadap penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM baik dipusat maupun daerah diseluruh Indonesia”, ujar Dwi Prasetyo Santoso. Oleh karena itu, Kakanwil mengajak seluruh peserta untuk melaksanakan mandat dan memahaminya, dijadikan acuan dan dilaksanakan oleh semua penyelengara kekuasaan Negara secara komprehensif.
Kakanwil menilai bahwa, “kegiatan FGD Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM tersebut sangatlah penting, dan selanjutnya untuk dilaksanakan sebagai implementasi dari program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia”, tegas Dwi Prasetyo Santoso. Selanjutnya, dikatakan kakanwil, kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungsn dan pemenuhan HAM serta mengukur hasil kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM. (humas kumham jogja)