Bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diselenggarakan pada hari ini Kamis 1 Oktober 2015, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY menyelenggarakan upacara serah terima jabatan Kakanwil Kemenkumham DIY dari Dwi Prasetyo Santoso, S.H., M.H., kepada Pramono, S.H., M.M., M.Si., sebagai Kakanwil Kemenkumham DIY yang baru. Selain dihadiri oleh seluruh pegawai Kanwil Kemenkumham DIY, upacara Sertijab juga dihadiri oleh Ka UPT beserta jajarannya di lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY, dan beberapa pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Terlihat hadir dalam undangan upacara sertijab Kapolda DIY, Ketua Pengadilan Tinggi DIY, Ketua PTUN DIY, Kepala Kejaksaan Tinggi DIY, Perwakilan Komandan Pangkalan TNI AL Yogyakarta, Perwakilan Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Perwakilan Danrem 072 Pamungkas, Perwakilan Komandan Landasan Udara Adisutjipto, dll.
Dalam sambutan Menteri Hukum dan HAM RI yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli menteri Ma’mun, Bc.IP., S.H., M.H., mengatakan tantangan kita ke depan adalah melaksanakan 3 hal arahan Presiden RI Joko Widodo yaitu menghadirkan Negara yang bekerja, kemandirian yang mensejahterakan, dan revolusi mental. Komitmen bersama untuk mensukseskan gerakan “Ayo Kerja” melalui karya nyata dan komitmen melalui “Kami Pasti” adalah salah satu wujud revolusi mental yang mulai dijalankan.
Mengakhiri sambutannya, beliau berpesan agar bersama-sama bekerja keras, lebih keras dan lebih keras lagi guna mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergis, dan, Inovatif). Kepada Dwi Prasetyo, S.H., M.Si diberikan apresiasi yang setingi-tingginya atas kinerja yang baik selama bertugas di Kanwil Kemenkumham DIY dan selamat menjalankan tugas barunya sebagai Kakanwil Kemenkumham Jambi. Kepada Pramono, S.H., M.M., M.Si. yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Teknis BPSDM Kemenkumham RI diucapkan selamat menduduki jabatan baru sebagai Kakanwil Kemenkumham DIY semoga lebih berprestasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), terutama dalam penyelenggaraan pelayanan prima kepada masyarakat.