DI Yogyakarta- Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana Selasa (17/7) memberikan pengarahan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Kanwil DI Yogyakarta. Wamen mengajak seluruh jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM khususnya Kanwil DI Yogyakarta untuk tetap semangat bekerja lebih baik lagi. "Kita harus senantiasa berupaya mengimplementasikan berbagai deklarasi wilayah bebas anti-korupsi yang sudah kita sampaikan ke publik. Kita harus buktikan bahwa tidak ada lagi pungli di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM," tandas Wamen. "Deklarasi itu mudah, namun implementasinya tentu tidak semudah itu".
Wamen mengatakan bahwa saat ini berbagai pembenahan terus dilakukan sistemik di Kementerian Hukum dan HAM. "Misalnya di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, saat ini terus diupayakan pemberantasan 'Halinar' alias HP, pungli dan narkoba," katanya.
Diakui Wamen bahwa pembenahan dan perbaikan tentu tidak mudah, karena adanya berbagai kekurangan yang terjadi di lapangan. Namun, lanjutnya, hal itu tidak boleh dijadikan justifikasi untuk melakukan pungli. "Pelayanan publik harus berlangsung dengan profesional dan tanpa pungli," tandas Denny.
Tantangan lain untuk menerapkan profesionalitas dan tanpa pungli, sambungnya, adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta penerimaan CPNS. "CPNS sekarng ini harus 'Calon Pegawai Nihil Setoran'. Tidak ada lagi masuk menjadi pegawai dengan cara membayar, atau melalui katabelece. Seleksi masuk harus berjalan dengan profesional dan transparan, sehingga kita akan mendapatkan sumber daya manusia yang 'best of the best'. Jangan sampai kita salah pilih pegawai, hanya karena materi dan rekomendasi," tuturnya.
Khusus untuk penerimaan CPNS, Wamenkumham mengatakan bahwa untuk tahun ini seleksi penerimaan CPNS diawasi oleh berbagai pihak seperti Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara, PPATK, KPK, Ombudsman RI, serta konsorsium yang terdiri dari ICW, mahasiswa dan perguruan tinggi. "Sinergi ini tidak lain adalah untuk mewujudkan persaingan yang sehat untuk organisasi. Tidak ada lagi CPNS lulus karena titipan. Semua harus ikut proses," tandas Wamenkumham.
Masih tentang penataan sumber daya manusia, Wamen juga menjelaskan bahwa saat ini promosi dan mutasi dilakukan dengan sistem 'fit and proper test', sehingga pengisian jabatan dapat mengakomodir potensi dari daerah. "Selain itu juga kita terapkan sistem 'reward and punishment', serta pelaksanaan kebijakan batas usia pensiun dengan perpanjangan usia pensiun dilakukan dengan sangat ketat,".
Wamen menggarisbawahi bahwa berbagai arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM tersebut merupakan upaya sistematis untuk mengimplementasikan arahan Presiden RI yakni penegakan hukum, penghormatan hak asasi manusia, penerapan prinsip dasar anti korupsi serta percepatan pencapaian ketiga hal tersebut.
(mufid, yusuf)