Untuk memastikan program dan kegiatan reformasi birokrasi berjalan dengan baik, khususnya di Unit Pelaksana Teknis (UPT), Rabu dan Kamis, 24-25 Agustus 2016, tim monitoring reformasi birokrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY melaksanakan monitoring dan evaluasi ke seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) jajaran Kanwil Kumham DIY. Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi dilakukan sengan melakukan penilaian terhadap sejauh mana pelaksanaan delapan area perbuahan, yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan tata laksana, penataan sistem SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ditemui saat memimpin tim monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi ke Rupbasan Wates dan Rutan Wates, 25/8/16 Kus Aprianawati yang juga merupakan Kepala Bidang Pelayanan Hukum menyampaikan bahwa tujuan monitoring dan evaluasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai reformasi birokrasi dan dalam rangka melengkapi data dukung pelaksanaan delapan area perbuahan.
Sementara itu, Kepala Rupbasan Wates menyampaikan selamat datang dan terimakasih atas kedatangan tim monitoring. “Selamat datang di Rupbasan Wates” tegasnya.
Selain melengkapi data, tim monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi juga melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan layanan yang diberikan, layanan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan indeks kepuasan publik.
