YOGYAKARTA - Kanwil Kemenkumham DIY menggelar Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan BMN Semester II Tahun Anggaran 2023. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan pelaporan keuangan yang tertib, akuntabel, dan berkualitas.
Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan BMN Semester II TA 2023 dilaksanakan di Hotel Merapi Merbabu Yogyakarta, Selasa (16/1/2024). Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Agung Rektono Seto menyebut kegiatan ini juga sebagai langkah persiapan dalam menghadapi pelaksanaan rekonsiliasi tingkat nasional.
"Kegiatan Pra Rekonsiliasi ini akan sangat berpengaruh bagi Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kementerian, ujar Agung.
Agung mengatakan bahwa prestasi Kemenkumham meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 14 kali merupakan komitmen seluruh jajaran di Kemenkumham untuk selalu berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Di tahun 2023, Kanwil Kemenkumham DIY juga meraih penghargaan dari Kanwil DJPb Yogyakarta sebagai Satker Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Terbaik ke-2 LKKL Awards Tahun 2022. Nilai IKPA Kanwil Kemenkumham DIY pun mencapai 99,03 dan realisasi anggaran sebesar 99,5 persen.
"Saudara-Saudara patut berbangga sebagai operator SAKTI GLP dan ASET, baik di tingkat satuan kerja dan wilayah dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan karena sampai saat ini masih terus dapat mempertahankan Opini WTP yang telah diberikan oleh BPK dan prestasi-prestasi lain yang telah kita terima," tutur Agung.
"Kita semua harus memiliki komitmen yang tinggi dalam menjaga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset negara melalui kegiatan Pra Rekonsiliasi ini untuk tetap mempertahankan opini WTP," lanjutnya.
Kegiatan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan BMN ini bertema 'Semakin PASTI dan Ber-AKHLAK, Pertahankan Opini WTP Wujudkan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Berdampak'. Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham DIY Topan Sopuan mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel di lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY.
"Kita samakan persepsi semua satker agar dapat melakukan proses penyusunan Laporan Keuangan secara mandiri, sehingga dapat tercipta single database, serta dapat mewujudkan keseragaman laporan keuangan pada tiap level tingkatan akuntansi," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan kepada satuan kerja terbaik dalam tertib pelaporan BMN dan GLP pada Aplikasi SAKTI TA 2023, serta satuan kerja terbaik dalam capaian realisasi anggaran TA 2023 Kategori Pagu Besar, Pagu Sedang, dan Pagu Kecil.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kanwil DJPb dan KPPN Yogyakarta. Turut hadir Kepala Divisi Keimigrasian M Yani Firdaus, Kepala Divisi Pemasyarakatan Agung Aribawa, para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), para operator Aplikasi SAKTI GLP dan ASET, serta pengelola keuangan dan pengelola barang dan jasa di lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY.
(Humas Kanwil Kemenkumham DIY - Jogja Pasti Istimewa)
