Selamat Datang

banner welcome

  • Unit Pusat
  • Layanan Pengaduan Masyarakat
  • Layanan Online
  • e-Pasti
  • Aplikasi
  • Info Internal
Sekretariat JenderalDitjen PPDitjen AHUDitjen PASDitjen ImigrasiDitjen KIDitjen HAMInspektorat JenderalBPHNBalitbang Hukum dan HAMBPSDM Hukum dan HAM
setjen ditjen pp ditjen ahu ditjen pas ditjen imigrasi ditjen ki ditjen ham itjen bphn balitbangham bpsdm
laporSP4N-LAPOR!UPGiconUnit Pelaporan WBSiconWhistle BlowinglaporWhatsApp Kantor Wilayah
SMS Center 1708GratifikasiSystem
08112640146
Format : KUMHAM [spasi] Keluhan
LPSER.U.P
PerpustakaanEmail DinasSIMAS HAMAPKIe-KLNJDIH
lpse sirup perpustakaan webmail simasham apki e kln jdih
Image
angkringan
PPID
JDIH

Berita Kementerian

UP TOGGLE DOWN

Lantik Dirjen Imigrasi Baru, Menkumham Perintahkan Enam Langkah Penting

Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly melantik Silmy Karimmenjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi di Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta, Rabu (4/1/2023). Dalam sambutannya, Yasonna mengatakan bahwa tugas keimigrasian saat ini semakin berkembang dan dinamis sehingga menuntut seluruh jajaran imigrasi untuk mampu beradaptasi, bekerja lebih baik lagi dan inovatif sehingga memberikan percepatan dalam pelayanan keimigrasian. Untuk mencapai tujuan-tujuan dimaksud, Menteri Yasonna memerintahkan kepada Silmy Karim dan jajaran imigrasi untuk melakukan enam langkah penting. Pertama, seluruh jajaran imigrasi harus memberikan atensi penuh dan segera menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Joko Widodo sehubungan dengan akan diberlakukannya kebijakan Golden...

Dubes Singapura Sambangi Yasonna, Ada apa?

Jakarta – Duta Besar (Dubes) Singapura untuk Indonesia, Anil Kumar Nayar sambangi Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Selasa (07/06). Kunjungannya tidak terkait pembahasan kasus spesifik yang baru saja terjadi belakangan, melainkan pamitan. Ya, Nayar menjadikan momen itu sebagai salam perpisahan karena masa tugasnya sebagai Dubes Singapura untuk Indonesia akan segera berakhir. Di kantor Yasonna, Nayar mengapresiasi kerja sama bilateral yang telah terjalin antara Indonesia dan Singapura selama dirinya mengabdi sebagai Dubes di Jakarta. Selama 10 tahun dirinya mengemban tugas sebagai Dubes, hubungan RI dan Singapura telah berkembang semakin positif dari tahun ke tahun. “Terima kasih atas kerja sama selama saya menjabat (menjadi Dubes...

Hari Ini Yasonna Akan Catatkan Sejarah, Tanda Tangani Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura yang Bikin Gentar Koruptor...

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly hari ini akan mencatatkan sejarah melalui penandatanganan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura, di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2022). Perjanjian ini akhirnya ditandatangani setelah mulai diupayakan pemerintah Indonesia sejak 1998. “Setelah melalui proses yang sangat panjang akhirnya perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura ini dapat dilaksanakan,” kata Yasonna, melalui rilis kepada media, Selasa pagi. Yasonna menjelaskan, ruang lingkup Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura adalah kedua negara sepakat untuk melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara diminta dan dicari oleh negara peminta untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi. “Perjanjian Ekstradisi...

Cegah Pidana Lintas Batas, Ditjen Imigrasi Gunakan IBCM

Jakarta – Geopolitik dunia mengalami perubahan mendasar dalam hal kebijakan pertahanan dan keamanan global dari yang semula fokus pada ancaman tradisional, yaitu militer, menjadi ancaman non tradisional. Ancaman non tradisional tidak kalah bahaya dari ancaman militer dan bersifat lintas batas negara. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly dalam Seminar Nasional Penguatan Pengelolaan Perbatasan Dalam Perspektif Kolaborasi Manajemen Perbatasan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). “Telah terjadi reorientasi sistem pertahanan tradisional (traditional security) yang sebelumnya fokus pada kekuatan militer menjadi pada kekuatan non tradisional (non-traditional security paradigm) yang dapat mengancam kedaulatan bangsa...

Birokrasi Baru Kemenkumham yang Simpel, Namun Kaya Fungsi

  Jakarta - Masih ingat dengan pidato Joko Widodo (Jokowi) dalam Pelantikan Presiden Periode 2019-2024 di depan Sidang Paripurna MPR RI? Kala itu presiden menyinggung tentang reformasi birokrasi, termasuk di dalamnya tentang penyederhanaan jabatan ASN. Memasuki tahun 2022, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) siap hadir dengan birokrasi baru yang lebih simpel, namun kaya fungsi. Pada pidato yang berlangsung Minggu (20/10/2019) petang tersebut, Jokowi menekankan bahwa birokrasi yang panjang harus dipangkas. Eselonisasi pun harus disederhanakan menjadi dua level saja, dan diganti dengan jabatan fungsional (JF) yang menghargai keahlian dan kompetensi. “Beberapa waktu yang lalu, presiden menyatakan bahwa dalam reformasi birokrasi di seluruh...

Berita Unit Pusat

UP TOGGLE DOWN

Tinggalkan Kultur Feodal dalam Pelayanan Publik

Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly kembali mengingatkan seluruh jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tentang tugas utama mereka sebagai pelayan publik. Yasonna meminta budaya feodal dalam melayani masyarakat agar ditinggalkan. Saat mewisuda 310 orang lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan 295 orang lulusan Politeknik Imigrasi (Poltekim), Yasonna menekankan bahwa mereka adalah calon pemimpin organisasi kedepan, dan harus mampu menjadi contoh (role model) bagi lingkungan sekitar. Bahkan mampu membawa kementerian ini menjadi lebih baik dan bisa memberikan legacy bagi Kemenkumham. “Saudara-saudara adalah pelayan dan abdi bangsa, bukan bos bangsa, bukan bos rakyat!. Tinggalkan kultur...

Kemenkumham Terima Penganugerahan dari BPS

Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima Penganugerahan Anindhita Wistara Data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kemenkumham mendapatkan anugerah tersebut dalam program Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tahun 2023, untuk kategori kementerian dengan indeks pembangunan predikat BAIK, dengan indeks 3,21 dari skala penilaian 1 - 5. Penganugerahan tersebut diterima langsung oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal (Kapusdatin Setjen) Kemenkumham, Rifqi Adrian Kriswanto, yang mewakili Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham. Menurutnya, penganugerahan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh jajaran di lingkungan Kemenkumham, dan terutama arahan Sekjen Kemenkumham. “Alhamdulillah, kerja nyata rekan-rekan pengelola data mendapat apresiasi dari BPS,”...

Irjen Kemenkumham Pastikan Ujian PPPK Berjalan dengan Lancar

Tangerang - Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Razilu memantau langsung jalannya seleksi kompetensi teknis tambahan (SKTT) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam pengamatannya, ia melihat para panitia maupun peserta telah mempersiapkan diri sehingga pelaksanaan seleksi berjalan lancar. “Alhamdulillah dalam pemantauan (tadi) sangat baik sekali. Mulai dari alur mereka masuk, proses penitipan barang, kemudian pemeriksaan sampai masuk ke ruang ujian, melalui pendeteksian dengan detektor untuk memastikan bahwa mereka tidak membawa benda terlarang,” ujar pria yang akrab disapa Ilu ini, Senin (04/12/2023) siang. Selain memastikan proses ujian berjalan dengan lancar dan tanpa kendala, kehadirannya ke lokasi ujian juga merupakan...

Menkumham: Jadilah ASN Panutan Dimanapun Berada

Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk bertindak sebagai panutan rekan kerja yang baik. Tak hanya sebagai teladan di lingkup internal, Yasonna juga meminta sikap tersebut diterapkan dimanapun berada dalam kehidupan sosial di masyarakat. Hal tersebut dikatakan Yasonna usai melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat fungsional ahli utama, pimpinan tinggi pratama, dan pejabat administrasi Kemenkumham di Graha Pengayoman, Rabu (29/11/2023) pagi. “Sebagai pejabat, kita harus bersikap dan bertindak sebagai panutan, sebagai motivator, dan sebagai rekan kerja yang baik. Juga harus mampu menempatkan...

Ribuan WNI di Malaysia Terancam Kehilangan Kewarganegaraan

Melaka – Ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Malaysia, terancam kehilangan kewarganegaraannya. Hal tersebut disebabkan keluar-masuknya WNI secara ilegal di Malaysia, sehingga banyak WNI yang ditahan karena pelanggaran izin masuk/bekerja di Malaysia. Letak geografis Indonesia dan Malaysia yang bertetangga menjadi salah satu penyebab sering terjadinya pelanggaran. Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Baroto mengatakan, bahwa permasalahan kewarganegaraan di Malaysia memang menjadi perhatian khusus untuk dapat diselesaikan. “Diperlukan semangat bersama dalam upaya penyelesaian, khususnya bagi WNI di Malaysia yang tidak memiliki dokumen (undocumented), agar menjadi jelas status kewarganegaraannya, sehingga bisa...

Berita Unit Pelaksana Teknis

Twitter Kanwil Jogjakarta

Jingle WBBM Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta