Selamat Datang

banner welcome

  • Unit Pusat
  • Layanan Pengaduan Masyarakat
  • Layanan Online
  • e-Pasti
  • Aplikasi
  • Info Internal
Image
Image
Image
angkringan
PPID
JDIH

Berita Kementerian

UP TOGGLE DOWN

Lantik Dirjen Imigrasi Baru, Menkumham Perintahkan Enam Langkah Penting

Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly melantik Silmy Karimmenjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi di Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta, Rabu (4/1/2023). Dalam sambutannya, Yasonna mengatakan bahwa tugas keimigrasian saat ini semakin berkembang dan dinamis sehingga menuntut seluruh jajaran imigrasi untuk mampu beradaptasi, bekerja lebih baik lagi dan inovatif sehingga memberikan percepatan dalam pelayanan keimigrasian. Untuk mencapai tujuan-tujuan dimaksud, Menteri Yasonna memerintahkan kepada Silmy Karim dan jajaran imigrasi untuk melakukan enam langkah penting. Pertama, seluruh jajaran imigrasi harus memberikan atensi penuh dan segera menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Joko Widodo sehubungan dengan akan diberlakukannya kebijakan Golden...

Dubes Singapura Sambangi Yasonna, Ada apa?

Jakarta – Duta Besar (Dubes) Singapura untuk Indonesia, Anil Kumar Nayar sambangi Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Selasa (07/06). Kunjungannya tidak terkait pembahasan kasus spesifik yang baru saja terjadi belakangan, melainkan pamitan. Ya, Nayar menjadikan momen itu sebagai salam perpisahan karena masa tugasnya sebagai Dubes Singapura untuk Indonesia akan segera berakhir. Di kantor Yasonna, Nayar mengapresiasi kerja sama bilateral yang telah terjalin antara Indonesia dan Singapura selama dirinya mengabdi sebagai Dubes di Jakarta. Selama 10 tahun dirinya mengemban tugas sebagai Dubes, hubungan RI dan Singapura telah berkembang semakin positif dari tahun ke tahun. “Terima kasih atas kerja sama selama saya menjabat (menjadi Dubes...

Hari Ini Yasonna Akan Catatkan Sejarah, Tanda Tangani Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura yang Bikin Gentar Koruptor...

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly hari ini akan mencatatkan sejarah melalui penandatanganan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura, di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2022). Perjanjian ini akhirnya ditandatangani setelah mulai diupayakan pemerintah Indonesia sejak 1998. “Setelah melalui proses yang sangat panjang akhirnya perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura ini dapat dilaksanakan,” kata Yasonna, melalui rilis kepada media, Selasa pagi. Yasonna menjelaskan, ruang lingkup Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura adalah kedua negara sepakat untuk melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara diminta dan dicari oleh negara peminta untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi. “Perjanjian Ekstradisi...

Cegah Pidana Lintas Batas, Ditjen Imigrasi Gunakan IBCM

Jakarta – Geopolitik dunia mengalami perubahan mendasar dalam hal kebijakan pertahanan dan keamanan global dari yang semula fokus pada ancaman tradisional, yaitu militer, menjadi ancaman non tradisional. Ancaman non tradisional tidak kalah bahaya dari ancaman militer dan bersifat lintas batas negara. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly dalam Seminar Nasional Penguatan Pengelolaan Perbatasan Dalam Perspektif Kolaborasi Manajemen Perbatasan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). “Telah terjadi reorientasi sistem pertahanan tradisional (traditional security) yang sebelumnya fokus pada kekuatan militer menjadi pada kekuatan non tradisional (non-traditional security paradigm) yang dapat mengancam kedaulatan bangsa...

Birokrasi Baru Kemenkumham yang Simpel, Namun Kaya Fungsi

  Jakarta - Masih ingat dengan pidato Joko Widodo (Jokowi) dalam Pelantikan Presiden Periode 2019-2024 di depan Sidang Paripurna MPR RI? Kala itu presiden menyinggung tentang reformasi birokrasi, termasuk di dalamnya tentang penyederhanaan jabatan ASN. Memasuki tahun 2022, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) siap hadir dengan birokrasi baru yang lebih simpel, namun kaya fungsi. Pada pidato yang berlangsung Minggu (20/10/2019) petang tersebut, Jokowi menekankan bahwa birokrasi yang panjang harus dipangkas. Eselonisasi pun harus disederhanakan menjadi dua level saja, dan diganti dengan jabatan fungsional (JF) yang menghargai keahlian dan kompetensi. “Beberapa waktu yang lalu, presiden menyatakan bahwa dalam reformasi birokrasi di seluruh...

Berita Unit Pusat

UP TOGGLE DOWN

Hari Pencoblosan, Lapas Cipinang dan Pondok Bambu Kedatangan Perwakilan Negara Sahabat

Jakarta – Perwakilan Kedutaan Besar (Kedubes) negara sahabat mendatangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yakni Lapas Cipinang dan Lapas Perempuan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pondok Bambu pada hari pencoblosan, Rabu 14 Februari 2024. Kehadiran perwakilan kedubes negara sahabat ke lapas ini dalam rangka menyaksikan proses Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Kunjungan para perwakilan dari Kedubes negara sahabat ini, merupakan bagian dari Indonesia Election Visit Program (IEVP) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). IEVP dijadikan sebagai ajang promosi kepada masyarakat global tentang praktik demokrasi elektoral Indonesia. Program ini bertujuan untuk mempromosikan demokrasi melalui Pemilu tahun 2024 di Indonesia. Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian...

Komitmen Fasilitasi Jaminan Sosial Pegawainya, Kemenkumham Gandeng Taspen, BPJS, dan Tapera

Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus berkomitmen memfasilitasi dan menyediakan secara maksimal kebutuhan jaminan sosial (jamsos) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemenkumham. Untuk memaksimalkan jamsos tersebut, Kemenkumham menggandeng Taspen (Tabungan dan Asuransi Pensiun) Group, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) untuk bekerja sama. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Kemenkumham, Supartono menyebut hal ini bertujuan untuk mendukung kinerja para ASN. Saat membuka kegiatan Peningkatan Pemahaman Jaminan Sosial Bagi ASN di lingkungan Kemenkumham, Supartono mengatakan jaminan sosial yang di atur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023...

Kolaborasi Kemenkumham-FNF Berdayakan HAM dan Good Governance

Bogor - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Friedrich Naumann Foundation (FNF) telah bersepakat untuk melaksanakan kegiatan “Pemberdayaan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Tingkat Nasional”. Kolaborasi yang diawali dalam bentuk penandatanganan partner agreement ini akan dijalankan pada periode Februari hingga Desember 2024 mendatang. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama (Hukerma) Kemenkumham, Hantor Situmorang mengatakan, sebelumnya kerja sama antara Kemenkumham dengan FNF di bidang penguatan rule of law, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik telah berjalan selama sembilan tahun sejak tahun 2015. Selama ini, berbagai program dan kegiatan untuk mendukung tujuan pembangunan...

Upaya Wujudkan WTP ke-15, Kemenkumham Lakukan Rekonsiliasi Data Keuangan

Jakarta - Sebagai bentuk usaha nyata mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang ke 15 kali secara berturut-turut, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengadakan rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan barang milik negara (BMN) tingkat Unit Kerja Eselon (UKE) I, Minggu (04/02). Kegiatan rekonsiliasi ini merupakan kelanjutan dari komitmen Kemenkumham untuk menjaga ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset negara. Kepala Biro Keuangan (Karokeu), Wisnu Nugroho, mengatakan kontribusi pengelola dan penyusun laporan keuangan memiliki peran yang besar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akurat dan akuntabel. Hal tersebut sejalan dengan Pemeriksaan...

Kemenkumham Genjot Indeks Reformasi Birokrasi 2024

Bandung – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus menggenjot Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024. Hal ini disebabkan penurunan nilai Indeks RB Kemenkumham terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021, indeks RB Kemenkumham sebesar 80.18, sedangkan pada tahun 2022 menjadi 79.55. Meskipun pada saat yang sama rata - rata nasional seluruh kementerian dan lembaga (K/L) juga mengalami penurunan menjadi 72.29, sehingga akhirnya juga mempengaruhi indeks RB Kemenkumham, namun Kemenkumham tidak mau mencari-cari alasan, dan fokus untuk meningkatkan indeks RB di masa yang akan datang. Untuk itu Kemenkumham menyelenggarakan kegiatan Analisa Dokumen Data Dukung Satuan Kinerja Usulan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)...

Berita Satuan Kerja