Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan menjadi zona integritas pertama di lingkup kantor wilayah seluruh Indonesia. Penetapan pembangunan zona integritas ini sebagai bentuk komitmen pemerintahan yang bersih menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pembangunan zona integritas perlu diwujudkan secara nyata oleh seluruh jajaran pimpinan dan
Tim Keluarga Sadar Hukum (kadarkum) Narayana merupakan juara I lomba Kadarkum yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah KEMENKUMHAM DIY, yang berarti Tim Narayana akan mewakili Propinsi DIY dalam lomba kadarkum tingkat nasional yang di selenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta nanti.
Narayana mendapat dukungan penuh dari Bupati
Yogyakarta - Untuk membangun optimisme pemasyarakatan yang produktif, petugas pemasyarakatan sebagai aparatur penegak hukum dituntut untuk kreatif, inovatif dan melaksanaan tugas bukan hanya rutinitas semata. Disamping itu, petugas pemasyarakatan harus mampu membentuk warga binaan pemasyarakatan (WBP) menjadi pribadi-pribadi kreatif dan produktif yang pada gilirannya mampu berintegrasi secara sehat dalam
Yogyakarta - Kunjungan Kepala Kantor Wilayah KEMENKUMHAM DIY Danan Purnomo, S.H., M.Si. didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM Djoko Pudjirahardjo, S.H., M.Hum. dan Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum Bambang Sudjarwo, S.H. (30/4/2012) ke Bupati Bantul Hj. Ida Idham Samawi dalam rangka mencari dukungan atas perwakilan dari Kabupaten Bantul
Yogyakarta - Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung merupakan perintah langsung Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
Danan Purnomo, S.H., M.Si. Kepala
