Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY berkerjasama dengan Ditjen Perbendaharaan DIY menyelenggarakan sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksaan APBN. PMK tersebut merupakan PMK pengganti atas PMK No 134 Tahun 2005.
Acara diselenggarakan di aula Kantor Wilayah KEMENKUMHAM DIY dengan peserta Pejabat
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY Rusdianto, Bc.IP., S.H., M.Hum. disela kesibukannya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY yang baru menyempatkan diri untuk melihat proses pemindahan napi koruptor dari LAPAS Kelas I Surabaya ke LAPAS Kelas I Sukamiskin. Hal ini merupakan tindak lanjut atas pengarahan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI
Dalam rangka mengawali program pelaksanaan tugas Pemasya rakatan Tahun 2013, Direktur Jenderal Pemasyarakatan memerintahkan para Kepala Divisi Pemasyarakatan untuk secara serentak melaksanakan kegiatan pencanangan “ Pemasyarakatan Getting to Zero Halinar (HP, Pungli, Narkoba) dan HIV/AIDS” pada Jum’at (11/1)
Untuk di Daerah Istimewa Yogyakarta, pencanangan di pusatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
Jum'at 4 Januari 2013
Setelah bertugas selama hampir 3 tahun di Rupbasan Bantul, Putu Astawa, Bc.IP., akhirnya dipindahkan ke Rupbasan Kelas I Solo. Putu dilantik menjadi Kepala Rupbasan Bantul pada tanggal 13 Januari 2010.
Serah terima jabatan dilaksanakan pada Jum’at (4/3) dihadapan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY Rusdiyanto,
Rusdiyanto, Bc.IP., S.H., M.Hum. melantik Dian Astoeti, S.H., M.Kn. sebagai notaris pengganti dari Notaris DR. Winahyu Erwiningsih yang menjalani cuti selama 10 (sepuluh) hari untuk melakukan penelitian di Inggris sehubungan dengan tugasnya sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia.
Dian Astoeti diangkat sebagai
