Selamat Datang

banner welcome

  • Unit Pusat
  • Layanan Pengaduan Masyarakat
  • Layanan Online
  • e-Pasti
  • Aplikasi
  • Info Internal
angkringan
PPID
JDIH

Berita Kementerian

UP TOGGLE DOWN

Lantik Dirjen Imigrasi Baru, Menkumham Perintahkan Enam Langkah Penting

Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly melantik Silmy Karimmenjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi di Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta, Rabu (4/1/2023). Dalam sambutannya, Yasonna mengatakan bahwa tugas keimigrasian saat ini semakin berkembang dan dinamis sehingga menuntut seluruh jajaran imigrasi untuk mampu beradaptasi, bekerja lebih baik lagi dan inovatif sehingga memberikan percepatan dalam pelayanan keimigrasian. Untuk mencapai tujuan-tujuan dimaksud, Menteri Yasonna memerintahkan kepada Silmy Karim dan jajaran imigrasi untuk melakukan enam langkah penting. Pertama, seluruh jajaran imigrasi harus memberikan atensi penuh dan segera menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Joko Widodo sehubungan dengan akan diberlakukannya kebijakan Golden...

Dubes Singapura Sambangi Yasonna, Ada apa?

Jakarta – Duta Besar (Dubes) Singapura untuk Indonesia, Anil Kumar Nayar sambangi Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Selasa (07/06). Kunjungannya tidak terkait pembahasan kasus spesifik yang baru saja terjadi belakangan, melainkan pamitan. Ya, Nayar menjadikan momen itu sebagai salam perpisahan karena masa tugasnya sebagai Dubes Singapura untuk Indonesia akan segera berakhir. Di kantor Yasonna, Nayar mengapresiasi kerja sama bilateral yang telah terjalin antara Indonesia dan Singapura selama dirinya mengabdi sebagai Dubes di Jakarta. Selama 10 tahun dirinya mengemban tugas sebagai Dubes, hubungan RI dan Singapura telah berkembang semakin positif dari tahun ke tahun. “Terima kasih atas kerja sama selama saya menjabat (menjadi Dubes...

Hari Ini Yasonna Akan Catatkan Sejarah, Tanda Tangani Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura yang Bikin Gentar Koruptor...

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly hari ini akan mencatatkan sejarah melalui penandatanganan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura, di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2022). Perjanjian ini akhirnya ditandatangani setelah mulai diupayakan pemerintah Indonesia sejak 1998. “Setelah melalui proses yang sangat panjang akhirnya perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura ini dapat dilaksanakan,” kata Yasonna, melalui rilis kepada media, Selasa pagi. Yasonna menjelaskan, ruang lingkup Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura adalah kedua negara sepakat untuk melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara diminta dan dicari oleh negara peminta untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi. “Perjanjian Ekstradisi...

Cegah Pidana Lintas Batas, Ditjen Imigrasi Gunakan IBCM

Jakarta – Geopolitik dunia mengalami perubahan mendasar dalam hal kebijakan pertahanan dan keamanan global dari yang semula fokus pada ancaman tradisional, yaitu militer, menjadi ancaman non tradisional. Ancaman non tradisional tidak kalah bahaya dari ancaman militer dan bersifat lintas batas negara. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly dalam Seminar Nasional Penguatan Pengelolaan Perbatasan Dalam Perspektif Kolaborasi Manajemen Perbatasan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). “Telah terjadi reorientasi sistem pertahanan tradisional (traditional security) yang sebelumnya fokus pada kekuatan militer menjadi pada kekuatan non tradisional (non-traditional security paradigm) yang dapat mengancam kedaulatan bangsa...

Birokrasi Baru Kemenkumham yang Simpel, Namun Kaya Fungsi

  Jakarta - Masih ingat dengan pidato Joko Widodo (Jokowi) dalam Pelantikan Presiden Periode 2019-2024 di depan Sidang Paripurna MPR RI? Kala itu presiden menyinggung tentang reformasi birokrasi, termasuk di dalamnya tentang penyederhanaan jabatan ASN. Memasuki tahun 2022, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) siap hadir dengan birokrasi baru yang lebih simpel, namun kaya fungsi. Pada pidato yang berlangsung Minggu (20/10/2019) petang tersebut, Jokowi menekankan bahwa birokrasi yang panjang harus dipangkas. Eselonisasi pun harus disederhanakan menjadi dua level saja, dan diganti dengan jabatan fungsional (JF) yang menghargai keahlian dan kompetensi. “Beberapa waktu yang lalu, presiden menyatakan bahwa dalam reformasi birokrasi di seluruh...

Berita Unit Pusat

UP TOGGLE DOWN

Bantuan Hukum Jadi Program Prioritas Kanwil Kemenkumham Bali Tahun 2024

Denpasar - Kesadaran masyarakat terha dap hukum menjadi hal yang sangat penting. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan. Untuk itu, program bantuan hukum menjadi salah satu program prioritas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Bali pada tahun 2024. "Bali sebagai salah satu daerah yang memiliki banyak potensi baik dari sektor pariwisata maupun kreatifitas perlu memiliki pemahaman mengenai hukum," kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Bali, Pramella Yunidar Pasaribu saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi III DPR RI Masa Persidangan 2023 - 2024, Kamis (02/05/24). Menurutnya, masyarakat Bali perlu memiliki pemahaman hukum yang...

60 Tahun Pemasyarakatan: Mengubah Pelanggar Hukum Menjadi Berguna Bagi Masyarakat

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) merayakan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) yang ke-60 tahun 2024. Dalam peringatan ini, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, mengatakan bahwa konsep sistem pemasyarakatan Indonesia bertujuan mengubah para pelanggar hukum atau warga binaan menjadi manusia yang berguna di tengah masyarakat. “Saya percaya dengan umur 60 tahun, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan menjadi sebuah lembaga yang mampu mengubah para pelanggar hukum menjadi orang-orang yang dapat berguna bagi masyarakat,” ucap Yasonna dalam upacara peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan, Senin (29/04/2024). Ia menjelaskan konsep pemasyarakatan telah mengalami perubahan dari yang sebelumnya melihat penjara sebagai sistem pemberian hukuman. Sistem ini kemudian...

72 Napiter Pulang ke NKRI

Gunung Sindur - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berhasil “memulangkan” kembali 72 narapidana tindak pidana terorisme (napiter) ke dekapan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Inspektur Jenderal Kemenkumham yang juga sekaligus Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga mengatakan ini merupakan salah satu bukti kerja dan keberhasilan dalam melakukan pembinaan kepada napiter. “Dengan pernyataan ikrar setia kepada NKRI ini, berarti saudara warga binaan kami telah siap untuk mencintai NKRI, dan bersama-sama menjaga Pancasila dengan menghargai perbedaan yang ada,” ucap Reynhard, Rabu (24/04/2024) pagi. Ikrar setia NKRI ini diucapkan oleh 72 napiter dari berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia, diantaranya Lapas Khusus Kelas...

Libur Lebaran Usai, Saatnya Recharge Energi Baru Kemenkumham

Jakarta - Momen liburan lebaran atau Idulfitri yang penuh sukacita berkumpul bersama keluarga tercinta telah usai. Masa libur yang panjang ini diharap dapat me-recharge setiap diri pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk membangun semangat kembali bekerja dengan lebih kuat. Plh. Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Mien Usihen yang mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia saat menjadi pembina apel halal bi halal di Kemenkumham, meminta kepada segenap keluarga besar Kemenkumham agar selalu diberikan keberkahan dan pikiran yang jernih untuk membangun organisasi yang lebih baik. “Suasana (libur) tersebut kerap membuat kita terlena, dan ini perlu kita waspadai bersama, jangan sampai kita terkena...

Yasonna: “Hati-hati Pak Sopir…”

Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengingatkan kepada para supir bus untuk tidak memaksakan menyetir di kala mengantuk. Hal ini dikatakan menkumham kala melepas rombongan pemudik dalam kegiatan ‘Mudik Bareng Kemenkumham’. “Bagi para pengemudi bus, penting untuk mengemudikan kendaraan dengan hati-hati. Hindari mengemudi kebut-kebutan. Jika merasa mengantuk, segeralah berhenti untuk beristirahat atau minta supir pengganti,” kata Yasonna, Jumat (05/04/2024) pagi. Bapak empat anak ini bertutur jika dulu dirinya pernah mempunyai pengalaman memaksakan tetap mengemudi kendaraan disaat sedang mengantuk. Hal tersebut berakibat fatal, tak hanya untuk dirinya, tetapi juga kepada keluarga yang menjadi penumpangnya. “Dulu waktu di Sumatera...

Berita Satuan Kerja