Artikel

Artikel menampilkan karya tulis dari pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ruang lingkup di bidang Hukum, HAM, e-government di bidang Hukum dan HAM, dan sejenisnya.

Implementasi Big Data pada Instansi Pemerintah

Implementasi Big Data pada Instansi Pemerintah

 

Latar Belakang

Berkembangnya internet di era teknologi yang maju memungkinkan peredaran informasi yang semakin banyak, cepat, dan hampir tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hal ini menyebabkan informasi yang beredar dari hari

Panjang Nalar Pembebasan Narapidana Saat Pandemi Corona

Panjang Nalar Pembebasan Narapidana Saat Pandemi Corona

Tulisan ini telah dimuat di media suara.com dan dipublikasikan pada Kamis (16/04/2020).

Suara.com - Salah satu isu nasional yang cukup ramai diperbincangkan dewasa ini adalah tentang pembebasan narapidana di tengah kondisi Indonesia yang sedang mengalami pandemi Coronavirus Disesase (COVID-19).

Pro dan kontra menyeruak di berbagai kalangan masyarakat pasca

Memblokir Aplikasi Dari Akses Internet

Memblokir Aplikasi Dari Akses Internet

Oleh : David Wahyudi, S.Kom (JFT Pranata Komputer Ahli Pertama)

Seiring dengan kemajuan teknologi, penggunaan internet saat ini merupakan kebutuhan yang mendasar. Hampir semua lini dalam kehidupan sehari-hari menggunakan jaringan internet dari sekedar berkirim pesan (chatting), bermain game maupun untuk pekerjaan sehari-hari. Hal ini berlaku juga bagi para pegawai

Evaluasi Kualitas Layanan e-Government Kanwil Kemenkumham DIY Menggunakan Dimensi e-GovQual

Evaluasi Kualitas Layanan e-Government Kanwil Kemenkumham DIY Menggunakan Dimensi  e-GovQual

Ditulis oleh Taufiq Effendy W., S.Si., M.H.

Pranata Komputer Ahli Pertama

 

PENDAHULUAN

Kinerja pemerintah khususnya pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting bagi setiap komponen masyarakat dan juga instansi terkait. Keinginan pemerintah untuk mewujudkan good governancedengan menggunakan Teknologi Informasi bukanlah hal yang tidak  mungkin diwujudkan. Pemerintah

Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu

Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu

*** Ditulis oleh Taufiq Effendy W., S.Si., M.H.***

Penyelenggaraan roda pemerintahanan, baik pusat dan daerah wajib hukumnya selalu menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, efisiensi, efektifitas serta senantiasa melakukan penegakan supremasi hukum. Dalam upaya mengejawantahkan prinsip-prinsip tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM memanfaatkan

Search mobile