Artikel

Artikel menampilkan karya tulis dari pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ruang lingkup di bidang Hukum, HAM, e-government di bidang Hukum dan HAM, dan sejenisnya.

PERAN KOMPETENSI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA

PERAN KOMPETENSI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditulis oleh :

MOCHAMAD NURMAN HIDAYAT, S.E.

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda

 

A. Latar Belakang

Salah satu unsur utama dalam kegiatan pembangunan dan layanan suatu negara adalah kegiatan pengadaan barang/jasa. Christopher & Gross (2006), sebenarnya isu dan permasalahan pengadaan barang/jasa telah mendapat perhatian masyarakat internasional sejak tahun 60an, dan

Kemenkumham Mulai Jalani Vaksinasi Covid-19 Tahap II

Kemenkumham Mulai Jalani Vaksinasi Covid-19 Tahap II

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia kini memasuki tahap kedua yang menyasar masyarakat lanjut usia (lansia) dan petugas pelayanan publik, termasuk ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Ditargetkan, sebanyak 16,9 juta petugas pelayanan publik dan 21,5 juta lansia di seluruh Indonesia akan diberikan vaksinasi.

Rabu (24/02/2021) kemarin, sebanyak 67

Advokasi Hukum - Kumham20

Advokasi Hukum - Kumham20

Selamat sore #SahabatPengayoman semua, di edisi #KumhamPedia ketiga kali ini, Yomin mau memperkenalkan pelayanan advokasi hukum di internal Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, kalau ada pegawai di Kementerian Hukum dan HAM yang membutuhkan layanan advokasi hukum, ada wadahnya nih. Kita kenalan yuk.

Bagian Layanan Advokasi Hukum, secara struktur organisasi berada

MEWUJUDKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (UKPBJ) SEBAGAI “THE CENTER OF EXCELLENT” MELALUI DIVERSIFIKASI TUGAS DAN FUNGSI DARI PERENCANAAN HINGGA PENGELOLAAN KEGIATAN

Ditulis oleh :
MOCHAMAD NURMAN HIDAYAT, S.E.
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda

 

PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Maka perlu diatur dalam pelaksanaanya sesuai dengan visi LKPP yaitu menjadi pembaharu yang kredibel untuk mewujudkan

Implementasi Big Data pada Instansi Pemerintah

Implementasi Big Data pada Instansi Pemerintah

 

Latar Belakang

Berkembangnya internet di era teknologi yang maju memungkinkan peredaran informasi yang semakin banyak, cepat, dan hampir tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hal ini menyebabkan informasi yang beredar dari hari

Search mobile