JAKARTA– Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menggelar rapat koordinasi guna membahas pengelolaan keuangan Program Kekayaan Intelektual. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Ritz Carlton, Jakarta ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Ir. Razilu, M.Si., CGCAE, serta para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, termasuk perwakilan dari 33 Kantor Wilayah di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kualitas layanan kekayaan intelektual. Beliau menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk menguatkan komitmen dan menyelaraskan langkah-langkah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

"Dengan pengelolaan keuangan yang baik, kita dapat memastikan bahwa program Kekayaan Intelektual berjalan efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," ujar Razilu.

Rapat koordinasi ini juga membahas sejumlah capaian dan tantangan dalam pengelolaan keuangan Program Kekayaan Intelektual. Salah satu capaian yang signifikan adalah realisasi anggaran DIPA petik DJKI di 33 kantor wilayah yang rata-rata sudah mencapai 100%. Selain itu, pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan tren positif.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti meningkatkan sosialisasi dan diseminasi layanan Kekayaan Intelektual untuk mencapai target PNBP yang lebih tinggi.

Salah satu fokus utama dari rapat koordinasi ini adalah membahas pengelolaan PNBP atas pelayanan publik di bidang kekayaan intelektual. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, DJKI optimis dapat terus meningkatkan realisasi PNBP Layanan Kekayaan Intelektual.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan dapat terjalin kerja sama yang lebih erat antara DJKI dan Kantor Wilayah dalam pengelolaan keuangan Program Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, pelayanan kekayaan intelektual di Indonesia dapat semakin berkualitas dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Hadir sebagai perwakilan Kanwil Kemenkumham DIY Kepala Bidang Pelayanan Hukum Yustina Elistya Dewi, Kepala Subbidang KI Vanny Aldilla, dan Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, Surmiyanti,

YOGYAKARTA– Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Subbidang FPPHD, Bidang Hukum, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Rabu, (20/11/2024).

Dalam sehari, tim dari Kemenkumham DIY terlibat dalam berbagai rapat dan diskusi terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub), dan Rancangan Peraturan Walikota/Bupati (Raperwal). Beberapa kegiatan yang menonjol antara lain:

Pengharmonisasian Raperda: Tim aktif terlibat dalam proses harmonisasi berbagai Raperda, memastikan konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Sosialisasi dan Fasilitasi: Kemenkumham DIY juga gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah terkait berbagai peraturan, seperti Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Kunjungan Edukasi: Institusi ini membuka pintu bagi generasi muda untuk belajar mengenai sistem perundang-undangan melalui kegiatan kunjungan edukasi.
Public Hearing: Kemenkumham DIY turut serta dalam kegiatan public hearing untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait berbagai Raperda.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Meidy Firmansyah dalam laporannya menyampaikan bahwa serangkaian kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan di DIY memenuhi kaidah-kaidah hukum yang baik dan benar serta mengakomodasi kepentingan masyarakat.

YOGYAKARTA–Unit Pelaksana Teknis Kanwil Kemenkumham DIY Yakni Lapas kelas IIA Yogyakarta atau biasa disebut Lapas Wirogunan menerima kunjungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) dalam rangka pelaksanaan program kerja "Company Visit Vol. 2". Kegiatan yang berlangsung pada hari Rabu, (20/11/2024), ini bertujuan untuk memperkenalkan struktur organisasi, tata kerja, tugas, fungsi, serta wewenang Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY.

Acara dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Meidy Firmansyah. Salah satu poin penting yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah perkembangan terkini Kementerian Hukum dan HAM yang kini terbagi menjadi 1 kementerian Kordinator ( Kementrian Kordinator Bidang Hukum, HAM, dan IMPAS ) dan 3 kementerian yaitu Kementrian  IMPAS, Kementrian HAM, dan Kementerian Hukum.

"Transformasi ini tentunya untuk meningkatan pelayanan kepada masyarakat," ungkap Meidy.

"Dengan adanya kunjungan hari ini saya berharap dapat menjadi pembuka wawasan bagi mahasiswa terkait tantangan yang harus dihadapi oleh sektor hukum di era modern, oleh karenanya Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan secara rutin," lanjutnya. "Dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan dunia kerja, khususnya di pemerintahan kita turut berkontribusi dalam mencetak lulusan yang siap pakai dan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang hukum." Pungkas Meidy

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan paparan tentang tugas dan fungsi masing-masing bidang di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Para Kepala Bidang memberikan penjelasan tentang layanan hukum yang disediakan, termasuk layanan di bidang administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, serta pentingnya perlindungan hak-hak kekayaan intelektual, seperti pendaftaran merk dan paten.

Kepala Lapas Kelas IIA Yogykarta Sholeh Joko Sutopo, dalam kesempatan tersebut menyampaikan pesan agar para peserta memahami bahwa Lapas bukan hanya tempat penghukuman, melainkan lembaga pembinaan yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupannya.

Selain itu, para peserta juga mendapatkan pengetahuan tentang jabatan fungsional di Kementerian/Lembaga serta proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar.

Pada akhir kegiatan, 10 mahasiswa BEM FH UNS diberikan kesempatan untuk mengunjungi Lapas Wirogunan, guna melihat langsung proses pembinaan yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan tersebut.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada mahasiswa tentang pentingnya layanan hukum dan sistem pemasyarakatan dalam mendukung keadilan dan pemulihan sosial di Indonesia.

Salah satu perwakilan BEM Mahasiswa FH UNS mengungkapkan bahwa  "Kami tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga praktik langsung tentang bagaimana sistem hukum diterapkan di lapangan, terutama di lingkungan lembaga pemasyarakatan." ujar Perwakilan BEM.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut  Kepala Bidang Hukum Hamdan Muhammad Al Amin, Kepala Bidang HAM Purwanto, dan Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU Tutik Nur Eni.

YOGYAKARTA– Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2024, yang merupakan hasil kerja sama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin(18/11/2024) hingga Rabu (20/11/2024), bertempat di The Alana Hotel and Convention Center, Yogyakarta.

Acara yang dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Mahkamah Konstitusi, akademisi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), perwakilan platform digital, serta praktisi hukum, diawali dengan sambutan dan pembukaan dari Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Bapak Fajar Laksono.

Dalam kesempatan tersebut, Keynote Speech disampaikan oleh Bapak Mahfud MD, Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013, Dalam pidatonya, Mahfud menyampaikan berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan MK di Indonesia

FGD terbagi dalam empat klaster, yaitu:

Klaster I membahas putusan terkait pemaknaan ulang konsepsi "dungu, sakit otak atau mata gelap" dalam konteks pengampuan.

Klaster II membahas pengaturan badan hukum usaha bersama berdasarkan Undang-Undang, terkait dengan Putusan MK No. 32/PUU-XVIII/2020.

Klaster III mengupas pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya, serta larangan penambangan mineral pada wilayah pesisir.

Perwakilan dari Subbid AHU Kanwil DIY berpartisipasi membahas pengaturan badan hukum usaha bersama berdasarkan Undang-Undang, terkait dengan Putusan MK No. 32/PUU-XVIII/2020. Dalam sesi ini, dibahas berbagai isu seperti kerugian konstitusional yang dialami pemohon yang mendasari judicial review, serta implikasi hukum dari Putusan MK tersebut. 

Sedangkan Perwakilan dari Subbid KI Kanwil Kemenkumham DIY bergabung pada Klaster IV yang membahas larangan pengelola platform digital berbasis User Generated Content (UGC) untuk membiarkan penjualan dan penyebaran barang pelanggaran hak cipta, sebagaimana tercantum dalam Putusan MK No. 84/PUU-XXI/2023.

Salah satu hasil diskusi dari Kluster II adalah terkait kewajiban pemerintah untuk menyusun undang-undang yang mengatur pembentukan badan usaha perasuransian yang bersifat mutual.

Hasil FGD pada klaster IV menghasilkan hasil dimana Pemerintah melalui DJKI menyampaikan menindaklanjuti putusan MK tersebut dengan mengajukan revisi UU hak cipta sebagai prioritas pada tahun 2025 dan turut serta mensosialisasikan putusan MK tersebut kepada stakeholder terkait.

Sebagai tindak lanjut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta turut mengoptimalkan sosialisasi terkait kebijakan ini, khususnya mengenai hak cipta musik. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang implementasi kebijakan baru, serta untuk memantau potensi pelanggaran kekayaan intelektual.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya peraturan Badan Hukum dan perlindungan hak cipta, serta memberikan dampak positif dalam penegakan Hukum terkait Badan Hukum Usaha dan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Hadir sebagai perwakilan kanwil Kemenkumham DIY Syiwi Anggareni, Thoyyib Hadi Fansuri, dan Sakti Maulana.