Sekilas Kantor Wilayah

Kantor Wilayah (disingkat: KANWIL) merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nomenklatur Kantor Wilayah beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).

Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang seorang Kepala Kantor Wilayah (eselon II.a), dan dibantu oleh 4 orang Kepala Divisi (eselon II.b) yakni :

• Divisi Administrasi (melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan dukungan manajamen administrasi,)
• Divisi Pemasyarakatan (melaksanakan tugas di bidang pemasyarakatan (lapas, rutan, bapas))
• Divisi Keimigrasian (melaksanakan tugas di bidang keimigrasian (kanim)
• Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (melaksanakan tugas di bidang Hukum, HAM dan Pelayanan Hukum)

Serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi (Kanim), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka • Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan (Cabrut), Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencakup diantaranya meliputi 4 Kabupaten dan 1 Kota, antara lain:

1. Kabupaten Sleman
2. Kabupaten Bantul
3. Kabupaten Kulon Progo
4. Kabupaten Gunungkidul
5. Kota Yogyakarta

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta membawahi 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari 15 UPT Pemasyarakatan dan 1 UPT Keimigrasian yang tersebar di wilayah kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni :

Berikut adalah daftar urutan dari nama-nama satuan kerja dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di urutan terakhir:

1. Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta
2. Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta
4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman
5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari
6. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta
7. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta
8. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta
9. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Yogyakarta
10. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul
11. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wates
12. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari
13. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta
14. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul
15. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates
16. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta