Latar Belakang

Berkembangnya internet di era teknologi yang maju memungkinkan peredaran informasi yang semakin banyak, cepat, dan hampir tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hal ini menyebabkan informasi yang beredar dari hari ke hari menjadi sangat banyak, mencakup berbagai informasi dalam bidang sosial, politik, ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, pangan, dan lain sebagainya.

Kemajuan teknologi dan meningkatnya jumlah informasi mengubah cara bisnis dilakukan di banyak industri, termasuk pemerintah. Pembentukan data pemerintah dan tingkat pengarsipan digital terus meningkat karena pertumbuhan pesat perangkat dan aplikasi ponsel, sensor dan perangkat pintar, solusi komputasi awan, dan portal. Ketika informasi digital berkembang dan menjadi lebih kompleks, manajemen informasi, pemrosesan, penyimpanan, keamanan, dan disposisi menjadi lebih kompleks juga. 

Pada sektor pemerintahan ada himbauan untuk mengalihkan informasi/ dokumen fisik menjadi data elektronik. Hal bertujuan untuk memudahkan pengelolaan dan penggunaan data saat dibutuhkan. Di satu sisi hal ini dapat segera dilaksanakan jika jenis dan format dari seluruh data yang ada seragam. Namun di sisi lain, semakin beragam jenis dan format data, serta semakin besar jumlah dan variasi data akan memakan waktu yang lama untuk mengolah data–data tersebut menjadi informasi yang terstruktur rapi dan dapat dibaca.

Informasi merupakan hal yang sangat penting saat ini. Pemerintah tentunya memiliki data yang sangat beragam dan dengan jumlah yang sangat banyak. Untuk dapat mengambil keputusan yang tepat, dalam hal ini pemerintah selaku pembuat kebijakan, memerlukan cara yang efektif untuk mengelola data–data tersebut menjadi informasi yang berguna sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

Proses administrasi di sistem pemerintahan terus terjadi setiap hari dan tanpa henti. Pembentukan data yang begitu banyak dan besar mengakibatkan banyaknya tenaga dan effort yang dibutuhkan. Namun dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, proses penanganan data tersebut bisa menjadi lebih cepat dan efisien. Big Data sebagai salah satu peluang yang dapat digunakan untuk membuat beragam kebijakan dengan lebih cepat, akurat dan murah.

Pengelolaan data yang beragam dengan jumlah yang sangat besar membutuhkan suatu cara yang efektif untuk mengolahnya, terlebih jika informasi yang dihasilkan dari data tersebut dibutuhkan untuk membantu membuat keputusan bagi pemangku kebijakan. Diperlukan cara yang cepat dan tepat untuk dapat mengolah data tersebut menjadi informasi. Oleh karena itu prinsip Big Data sangat cocok diterapkan, dimana prinsip Big Data yaitu untuk dapat mengelola data yang sangat banyak dan beragam, serta mengolahnya menjadi informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang sangat singkat.

Karakteristik Big Data

Suatu data dikategorikan sebagai “Big Data” bukan hanya karena jumlah data yang besar. Ada beberapa karakteristik yang membedakan Big Data dengan sistem lainnya. Sistem Big Data memiliki Volume data yang sangat besar, dimana biasanya melebihi server biasa pada umumnya dan data ini akan bertambah terus tiap harinya. Besarnya data bisa mencapai lebih dari 100 TB dan biasanya disimpan di infrastruktur external. Selain itu Big Data juga memiliki data yang bervariasi (Variety), dengan format maupun jenis data yang sangat beragam sehingga memerlukan suatu proses khusus untuk dapat mengolahnya. Big Data juga harus dapat mengolah data tersebut dalam waktu yang sangat cepat (Velocity) agar data bisa bermanfaat tidak hanya karena informasi yang dihasilkan saja tetapi juga karena kecepatan yang dibutuhkan untuk mengolahnya menjadi informasi tersebut. Karakteristik Big Data yang keempat adalah kebenaran akan data itu sendiri (Veracity). Informasi yang diolah dari data tersebut agar bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan bisa dipercaya, kita juga harus melihat sumber data yang digunakan. Karenanya pada Big Data, kebenaran akan data menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan.

Tahapan Implementasi Big Data pada Pemerintahan

Karena Big Data mencakup area yang sangat luas, maka implementasinya pada instansi pemerintah dikategorikan menjadi tiga tahap, yaitu IT Management & Tata Kelola, SDM, dan Sistem.

• IT Management dan Tata Kelola

a. IT Management

Big Data merupakan tren teknologi untuk melakukan pendekatan baru dalam memahami dunia dan membuat keputusan. Keputusan-keputusan ini dibuat berdasarkan data dalam volume yang sangat besar terstruktur, tidak terstruktur dan kompleks.

b. Tata Kelola IT dengan framework COBIT 5

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) adalah salah satu kerangka kerja (framework) yang diciptakan oleh ISACA yang berfungsi untuk dijadikan panduan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Organisasi yang dimaksud merupakan sebuah enterprise yakni organisasi yang menjalankan fungsi IT sebagai bagian dari proses bisnisnya.

Menurut COBIT, informasi merupakan sumber daya kunci bagi sebuah enterprise. Teknologi mempunyai peranan penting terhadap proses kelangsungan informasi, mulai dari sebuah informasi diciptakan sampai dimusnahkan. Enterprise yang sukses memperlakukan TI sebagai bagian yang signifikan dalam melaksanakan proses bisnis. Proses bisnis dan TI harus berkolaborasi dan bekerjasama sehingga TI dapat masuk ke dalam tata kelola dan manajemen. COBIT 5 memiliki beberapa pengungkit yang diturunkan dari tujuan organisasi yang telah didefinisikan. Pengungkit tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi governance dan management dari enterprise TI, yaitu:

1) Prinsip, kebijakan dan framework;

2) Proses;

3) Struktur organisasi;

4) Budaya, etika dan perilaku;

5) Informasi;

6) Layanan, infrastruktur dan aplikasi; dan

7) SDM, kemampuan dan kompetensi.

Informasi yang efektif adalah informasi yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen informasi (stakeholder). Dalam kasus Big Data, enterprise (organisasi) adalah stakeholder dan salah satu pilar utama adalah kualitas informasi. Big Data harvesting diharapkan bisa menghasilkan kualitas informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Kualitas informasi yang baik akan mengakibatkan hasil keputusan organisasi yang baik sehingga akan meningkatkan keuntungan bagi enterprise.

Big Data merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menemukan pola dan korelasi yang mungkin tidak jelas pada awalnya, tetapi berpeluang menjadi berguna dalam pengambilan keputusan pada sektor pemerintahan.

• Sumber Daya Manusia

Karena kompleksitas dari sistem Big Data, dibutuhkan kemampuan teknis beragam untuk dapat mengimplementasikannya. Namun karena Big Data Engineering sendiri masih merupakan sesuatu yang baru serta berhadapan dengan teknologi dan posisi pekerjaan yang juga baru, maka saat ini belum ada spesifikasi baku mengenai kompetensi SDM yang dibutuhkan untuk bidang ini. Berdasarkan proses kerja Big Data pada umumnya yaitu Collect, Store, Transform, dan Analysis, maka ada empat hal yang harus diperhatikan terkait dengan kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam implementasi Big Data, diantaranya:

1) Data Collection

Data yang akan diproses dalam sistem Big Data biasanya diambil dari website atau API (Application program interface), pada umumnya dengan menggunakan teknik crawling. Kompetensi SDM yang diperlukan antara lain Data APIs, SQL dan Data Modeling.

2) Data Warehouse

Data yang telah diambil dari berbagai macam sumber akan disimpan dalam server yang sudah disiapkan untuk sistem Big Data. Sesuai dengan namanya, Big Data membutuhkan kapasitas penyimapanan data yang sangat besar, karena masuknya data yang sangat besar dan beragam ke dalam server setiap harinya. Salah satu alasan inilah disebut Data Warehouse karena proses penyimpanan, pengolahan, dan pengambilan data dari server akan sangat berbeda dengan Database biasa. Kompetensi yang dibutuhkan diantaranya Relational Databases (MySQL, MS SQL Server, Oracle, DB2, dsb) dan NoSQL (HBase, SAP HANA, HDFS, Cassandra, MongoDB, CouchDB, Vertica, Greenplum, Pentaho, Teradata, dsb.)

3) Data Transformation

Salah satu sifat dari Big Data selain ukuran data yang sangat besar, juga jenis data yang sangat beragam. Agar data-data tersebut dapat dianalisis dengan baik, maka terkadang data-data tersebut perlu diubah ke dalam format lain sehingga memungkinkan untuk dianalisis. Kompetensi yang dibutuhkan termasuk ETL Tools (Informatica, DataStage, SSIS, Redpoint, dsb)  dan Scripting (Linux/Unix commands, Python, Ruby, Perl, dsb.)

4) Data Analysis

Tahapan terakhir yaitu menganalisis data yang sudah diambil dan dikumpulkan sebelumnya, mengolah data tersebut menjadi informasi, hingga menjadi hasil statistik jika diperlukan. Kompetensi yang dibutuhkan diantaranya ialah Data mining atau machine learning (Mahout, Neural Network, dsb.), Statistical analysis software (R, SPSS, SAS, Weka, MATLAB, dsb.) dan Programming skills (Java, Scala, Ruby, C++, dsb.)

• Sistem

Dibalik penggunaan Big Data tersebut, yang terpenting adalah perencanaan yang matang dalam memutuskan pemanfaatanya agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jangan sampai pemerintah seperti latah dengan beramai-ramai menggunakan Big Data dan mengalokasikan anggaran yang fantastis untuk implementasinya, tanpa tujuan dan perencanaan yang jelas. Sebab data besar menimbulkan peluang besar dan tantangan besar pada saat yang sama, namun kekuatannya tidak bergantung pada teknik pengolahan data yang digunakan, tetapi lebih pada bagaimana hasilnya dapat menjadi informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang tepat dan cerdas.

Tantangan Penerapan Big Data di Pemerintahan adalah  sebagai berikut :

1. Ketersediaan Data

2. Standarisasi Data Pemerintah

3. Privasi Data

4. Kompetensi SDM

5. Infrastruktur Penunjang

Pemanfaatan Big data pada Instansi Pemerintah

Big data dimanfaatkan oleh sistem pemerintahan untuk mempercepat pelaksanaan program pemerintah. Beberapa manfaat yang dapat diambil dari Big Data di pemerintah dapat berupa pemanfaatan untuk program pemerintah, memberdayakan warga untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi semua pemangku kepentingan.

Gambar 1. Proses Big data menjadi sebuah keputusan

Big Data pada sistem pemerintahan dapat menciptakan beragam kebijakan yang lebih cepat, akurat dan murah dengan berbagai institusi di pemerintahan. Penggunaan Big Data yang menggunakan informasi dengan menggunakan pendekatan analitik, sehingga hasilnya menjadi lebih terstruktur. Peran Big Data bagi pemerintahan atau layanan publik sangat penting karena dengan menggunakan analitik dari Big Data sehingga bisa mentransformasikan data eskternal tersebut menjadi sebuah informasi. Kemudian menerjemahkan informasi tersebut menjadi sebuah kebijakan yang akan membantu kinerja pemerintahan. Beberapa hal yang dapat dicapai oleh pemerintah dengan memanfaatkan teknologi Big Data adalah :

• Meningkatkan kinerja pemerintah

Peningkatan kinerja pemerintah disebabkan oleh adanya efisiensi kerja yang dilakukan dengan mamanfaatkan Big Data sehingga pekerjaan konvensional menjadi berkurang. Pemanfaatan big data juga dapat mejadi solusi untuk masalah pendanaan yang ada di pemerintahan. Dengan menggunakan Big Data proses pendanaan bisa dipangkas menjadi lebih hemat. Dengan meningkatnya kinerja pemerintah diharapkan akan membawa dampak yang baik bagi kelangsungan hidup negara dan rakyatnya. Pemerintah bisa memanfaatkan kumpulan data-data yang ada di dalam Big Data tersebut menjadi informasi dengan cepat, mudah, akurat dan murah untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan rakyatnya.

• Meningkatkan pendapatan negara

Penggunaan Big Data dalam sistem pemerintahan akan meningkatkan pendapatan negara. Penggunaan Big Data akan mengurangi beban pada infrastruktur sehingga akan mengurangi jumlah pengeluaran negara. Penggunaaan teknologi Big Data akan dapat melakukan analisis terhadap data-data tersebut juga akan bermanfaat pada berbagai sektor pemerintahan seperti ekport-import, pertanian, perdagangan, bahkan pariwisata, yang membawa dampak meningkatnya pendapatan negara.

 Dalam sektor pariwisata, hal ini sangat berguna sekali untuk melakukan mapping terhadap strategi apa yang akan digunakan oleh pemerintah sehingga dapat memajukan sektor pariwisata. Dengan bantuan Big Data , sebuah negara dapat mencari sebuah strategi marketing yang tepat untuk mendukung pariwisata agar lebih berkembang sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara.

Gambar 2. Cara kerja big data analytics

• Transparansi pada semua sektor pemerintahan

Dampak penggunaan Big Data dalam sektor pemerintahan adalah adanya transparansi pada data-data yang disajikan. Hal ini akan sangat berguna bagi masyarakat untuk mengetahui secara lebih transparan data-data yang mengenai pemerintahan sehingga dapat mewujudkan Open Government yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.