YOGYAKARTA-Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) D. I. Yogyakarta melaksanakan Penandatanganan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM, Senin(1/2/2021)
Kepala Ombudsman Perwakilan DIY, Budhi Masthuri Perwakilan DIY, hadir sebagai saksi serta memberikan sambutan pada kegiatan yang dilakasanakan di Aula Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta. "Hari ini saya senang sekali bahwa Kementerian Hukum dan HAM Kanwil DIY berhasil WBK dan beberapa UPT juga berhasil meraih WBK, meskipun belum semua, tapi jumlahnya sudah bertambah," Ujar Budhi Masthuri.
Menurut Budhi Masthuri instansi-instansi lain selalu berkolaborasi bersama Kemenkumham, khususnya Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta dalam upaya mewujudkan WBK dan terus berupaya menaikkan kepada pencapaian berikutnya, yaitu WBBM. "Saya juga terhenyak dengan janji kinerja ini karena tidak mudah. Yang namanya janji itu hutang yang harus ditepati dan itu sudah diucapkan berulang kali setiap awal tahun pencanangan," lanjutnya.
Ada beberapa hal yang menjadi titik krusial. "Pengalaman menjadi pengawas pelayanan publik, sumber utama baik buruknya pelayanan publik bisa dicermati dari aturannya," katanya.
Walau sebagian besar regulasi atau aturan bersumber dari kantor pusat namun tidak menutup kemungkinan terdapat regulasi dari Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta.
Dalam upaya mewujudkan WBBM, hal ini jangan sampai luput dari pencermatan. Karena baik buruknya pelayanan tergantung bagaimana mengatur regulasi itu. "Juklak juknis diperhatikan, untuk mendukung menuju WBBM, " himbaunya.
Budhi Matshuri memberikan saran untuk dapat dibentuk tim khusus untuk mencermati regulasi tersebut. Salah satunya adalah dengan cara memperbaiki aturan, jika ada celah untuk membuat suatu aturan sendiri merujuk pada aturan pusat,
Selanjutnya, disampaikan Budhi Matshuri terkait membangun mental aparaturnya. "Berkali-kali saya sampaikan satu pesan bahwa pentingnya kita menempatkan orang untuk bidang tugas dengan karakter yang tepat," lanjutnya.
Kapasitas kapabilitas pelayanan juga harus diciptakan karena setiap daerah punya kekhususan dan keikhlasan. Beberapa yang masih belum banyak digarap adalah mensinergikan antara apa yang menjadi cita-cita dengan apa yang dikerjakan. "Seringkali program itu gagal karena masyarakat itu belum siap, itu akan sia-sia program kita yang kita lakukan untuk perbaikan," Ujarnya.
Mudah-mudahan apa yang ditargetkan dan dicanangkan mencapai WBBM bisa tercapai, baik di Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta dan di jajarannya.
Pada akhir sambutan, Budhi Masthuri menyampaikan selamat untuk Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta dan beberapa UPT yang telah mendapat WBK.
"Kepada UPT yang belum terus giat dan terus berusaha, jangan hanya seremonial, tetapi jadi entry point untuk kita membangun mental pelayanan, sehingga nanti tanpa adanya penilaian WBK/WBBM kita terus membangun pelayanan bersih dan berintegritas dan menyenangkan," pungkasnya pada kegiatan yang disiarkan secara live pada Zoom dan Live Streaming Youtube Kemenkumham Jogja
Hadir secara langsung pada kegiatan tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi DIY, Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Perwakilan BNNP DIY, Para Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta, serta Kepala UPT jajarannya dan Ketua Pokja Tim Pembangunan ZI Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta.
(Humas Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa)