YOGYAKARTA - Jajaran pimpinan tinggi pratama beserta pejabat struktural Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti acara pembukaan Rapat Kerja Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2020 pada Rabu (3/2/21). Acara tersebut dipusatkan di Graha Pengayoman, Jakarta dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah di Indonesia secara daring melalui aplikasi zoom.
Penyusunan laporan keuangan merupakan proses berkinerja sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang. Penyusunan laporan keuangan juga menjadi interpretasi atas pertanggungjawaban instansi Pemerintah dalam melaksanakan anggaran.
Rapat Kerja Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan sebagai salah satu upaya untuk menghasilkan laporan yang akurat, transparan, dan akuntabel. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan, R. Wiwin Istanti yang hadir secara virtual dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya karena Kemenkumham berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2019 lalu.
"Apresiasi tentunya kepada jajaran Kemenkumham yang berhasil meraih WTP pada tahun 2019. Pencapaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan mengingat tantangan menyusun laporan keuangan saat ini lebih kompleks karena ada refocusing anggaran penanganan COVID-19", jelasnya.
Plt. Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andhap Budi Revianto memaparkan bahwa kegiatan Rekonsiliasi memiliki 4 tujuan yang harus dicapai diantaranya kesesuaian data laporan keuangan, terselesaikannya masalah laporan keuangan, tersusunnya laporan keuangan berdasar standar akuntansi pemerintah, dan terakhir tentunya terwujudnya Opini WTP.
"Kita target harus mampu mempertahankan Opini WTP. Oleh karena itu, pelaporan keuangan harus dicek secara berkala agar tidak ada kesalahan fatal", pungkasnya.
Proses pelaporan keuangan dilaksankan melalui aplikasi persediaan, SIMAK BMN, SAS, dan SAIBA. Hadir dalam video conference tersebut Kepala Kantor Wilayah, Budi Sarwono, Kepala Divisi Administrasi, Faisol Ali, Kepala Divisi Keimigrasian, Yayan Indriana, seluruh pejabat struktural, dan pegawai pada Subbagian Keuangan Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta.
Humas Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa