GUNUNG KIDUL - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Yogyakarta. Kepala Biro Pengelolaan BMN, Iwan Santoso, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY, Budi Sarwono, turut hadir mendampingi pemeriksaan tersebut.
Tim BPK RI melaksanakan pemeriksaan di LPP Kelas IIB Yogyakarta, Selasa (2/3/2021). Pemeriksa Madya pada Auditoriat Keuangan Negara I BPK RI, Doso Wardoyo, selaku Pengendali Teknis 2, memimpin tim yang melaksanakan pemeriksaan.
Iwan, Budi, bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan, Gusti Ayu Putu Suwardani, juga sempat berkeliling di area LPP Kelas IIB Yogyakarta yang menempati gedung baru di Wonosari, Gunung Kidul. Sementara itu, Doso didampingi Kepala LPP Kelas IIB Yogyakarta, Ade Agustina, terlihat meninjau fasilitas yang ada di LPP.
Saat meninjau poliklinik, Doso tampak mengecek fasilitas yang ada, seperti timbangan badan serta peralatan praktik dokter gigi. Ia juga tampak berbincang dengan Iwan, Budi, Gusti Ayu, dan Ade terkait rencana peresmian gedung baru LPP Kelas IIB Yogyakarta.
Pemeriksaan BPK hari ini terbagi dalam dua tim. Selain di LPP Kelas IIB Yogyakarta, tim dari BPK juga melaksanakan pemeriksaan di LPKA Kelas II Yogyakarta.
Kanwil Kemenkumham DIY merupakan salah satu Kanwil yang menjadi sample pemeriksaan BPK. Sejumlah UPT di Kanwil Kemenkumham DIY yang menjadi sample pemeriksaan BPK, di antaranya LPP Kelas IIB Yogyakarta, Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, LPKA Kelas II Yogyakarta, serta Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.
Sebelumnya, dalam arahannya di acara entry meeting pemeriksaan BPK, Budi meminta jajarannya bekerja dengan baik dalam rangkaian pemeriksaan ini. Budi juga meminta jajarannya memberikan data dukung yang diminta BPK RI secara jelas dan akurat.
"Seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya yang menjadi sampling pemeriksaan, agar senantiasa memberikan jawaban dan data dukung sesuai dengan permintaan tim BPK RI secara jelas, akurat, dan akuntabel," kata Budi.
"Saya yakin, ASN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai insan Pengayoman akan bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan dan amanah yang diembannya," lanjutnya.
Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa