YOGYAKARTA - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) D. I. Yogyakarta Budi Argap Situngkir membuka kegiatan Rapat pembahasan laporan analisis kajian dengan pemanfaatan SIPKUMHAM, Jumat(26/3/2021).
Dalam sambutannya, Budi menyampaikan bahwa SIPKUMHAM dibangun agar kebijakan yang ada khususnya pada Kementerian Hukum dan HAM tepat sasaran dan mengena di masyarakat.
Aplikasi ini mampu menyajikan peta permasalahan hukum, HAM dan layanan publik yang ramai dibicarakan di media online dan media sosial.
Aplikasi tersebut dapat dipakai untuk membaca gejala sosial yang terjadi di tengah masyarakat. SIPKUMHAM bisa dijadikan acuan untuk membaca gejala, tapi bukan satu-satunya sumber acuan, dan perlu di lakukan analisis lebih jauh.
"Jangan sampai kebijakan dibuat hanya berdasar kebiasaan, tapi kenyataan, itu kenapa SIPKUMHAM jadi penting," ujarnya.
Seperti Kajian yang akan kita bahas saat ini, yaitu terkait pemberitaan yang berjudul “Viral, Gerai Es Krim Terkenal di Yogyakarta terlilit Sengketa Dagang” yang dimuat di Merdeka.com.
"Didalamnya ada tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM yaitu terkait pelayanan Kekayaan Intelektual mengenai Merek," ujarnya.
Kanwil KemenkumhDIY berusaha merespon dengan cepat dan dijadikan tema Kajian Bulan Maret dimana mengundang stakeholder untuk memberikan masukan dalam menganalisa kajian ini.
"Supaya nantinya dari hasil kanjian ini kita dapat berpartisipasi memberikan masukan kepada unit Pusat supaya kasus serupa tidak terjadi Kembali dan Masyarakat dapat terlayani dengan prima," lanjutnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terkait pemberitaan tersebut.
(Humas Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa)