YOGYAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY, Budi Sarwono, menekankan pentingnya sinergitas dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Sinergi harus berjalan dinamis antara para petugas Pemasyarakatan dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
"Sinergitas harus menjadi dasar dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Wujud sinergitas ini harus dilaksanakan dengan dinamis antara WBP, petugas, dan masyarakat tentunya," kata Budi, Rabu (17/2/2021).
Hal itu disampaikan Budi saat membuka Rapat Koordinasi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenkumham DIY, hari ini. Budi mengatakan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan reintegrasi WBP harus dapat bersinergi dengan semua pihak, baik internal maupun eksternal.
"Sudah bukan zamannya lagi melaksanakan tugas dengan mengedepankan ego sektoral. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Pejabat Fungsional harus dapat bersinergi dengan Pejabat Struktural maupun Fungsional Umum di wilayah kerjanya," ujar Budi.
"Dengan sinergitas yang baik tentunya pelaksanaan tugas dan fungsi pembimbingan WBP dapat dilaksanakan secara optimal. Jangan lagi ada sikap merasa paling hebat, merasa paling berwenang, sehingga tidak mau bekerja sama dengan bagian lain dalam pelaksanaan tugas," imbuhnya.
Menurut Budi, tugas Pembimbing Kemasyarakatan tidak melulu tentang proses penegakan hukum, tetapi juga bagaimana agar WBP dapat diterima kembali di tengah masyarakat. Menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap WBP disebut Budi menjadi tugas bersama para Pembimbing Kemasyarakatan.
Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan Rakor ini dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi para petugas Pemasyarakatan. Ia juga berharap pembinaan dan pembimbingan WBP semakin optimal sehingga kepercayaan masyarakat terhadap WBP semakin meningkat.
"Selamat mengikuti kegiatan rapat koordinasi, karena setiap pengetahuan yang kita dapat pasti akan bermanfaat dalam pelaksanaan tugas untuk mewujudkan Pemasyarakatan yang lebih baik. Kegiatan-kegiatan seperti inilah salah satu wujud nyata Corporate University. Jangan berhenti untuk terus belajar, tambah terus pengetahuan dan wawasan untuk meningkatkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM secara umum, dan kinerja Pemasyarakatan khususnya," ungkap Budi.
Dalam pembukaan Rakor Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak hari ini, turut hadir Kepala Divisi Pemasyarakatan, Gusti Ayu Putu Suwardani, Kepala Divisi Administrasi, Faisol Ali, Kepala Divisi Keimigrasian, Yayan Indriana, serta para Kepala UPT Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY.
Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa