YOGYAKARTA - Focus Group Discussion (FGD) Panel Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 mulai diselenggarakan di Yogyakarta. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Inspektur Jenderal Kemenkumham, Razilu.
FGD Panel dibuka secara langsung pada Minggu (13/6/2021) malam di Royal Ambarukmo Yogyakarta, dan akan berlangsung hingga Jumat (18/6) mendatang. Razilu meminta FGD Panel ini menjadi dasar dalam evaluasi pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM.
"FGD ini mari kita jadikan dasar untuk melakukan evaluasi dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM ke depan. Tolong dibuat perencanaan dengan sebaik mungkin kegiatan meningkatkan kualitas Tim Penilai Internal (TPI) dalam mengawal pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM," ujar Razilu.
Razilu menyampaikan bahwa berdasarkan usulan dari seluruh Unit Eselon I, TPI telah menetapkan 755 Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengikuti kegiatan Desk Evaluasi TPI yang dimulai sejak tanggal 18 April sampai dengan 11 Juni 2021. Selanjutnya, berdasarkan hasil pelaksanaan Desk Evaluasi TPI terhadap 755 Satuan Kerja tersebut, terdapat 548 satuan kerja yang dapat diusulkan ke Panel TPI, yang terdiri atas 463 satuan kerja menuju WBK dan 85 satuan kerja menuju WBBM.
"Panel TPI ini diharapkan menjadi media untuk melakukan evaluasi ulang terhadap 548 satuan kerja yang diusulkan ke Panel TPI, berupa pengujian kembali kualitas pemenuhan data dukung untuk Komponen Hasil dan Komponen Pengungkit. Selain pemenuhan data dukung dalam aplikasi E-RB Kementerian Hukum dan HAM," kata Razilu.
"Inovasi-inovasi dalam pelayanan publik dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Jenderal merupakah hal yang harus menjadi perhatian dalam Panel TPI sehingga satuan kerja yang direkomendasikan oleh Panel TPI adalah satuan kerja yang benar-benar memenuhi kriteria untuk diusulkan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada MenPAN-RB," lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, Budi Argap Situngkir, melaporkan bahwa dari 17 satuan kerja di lingkungan Kanwil DIY, sebanyak 7 satuan kerja berproses menuju predikat WBBM, sementara 10 satuan kerja berproses menuju predikat WBK. Budi memastikan jajaran Kanwil Kemenkumham DIY siap mendukung penuh FGD panel ini.
"Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM merupakan langkah nyata menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, bebas korupsi, terpercaya, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan dalam era industri 4.0. Pembangunan ZI merupakan suatu kebutuhan yang harus segera dilaksanakan oleh seluruh unit kerja dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi," ungkap Budi Situngkir.
"Kami seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY siap mendukung penuh guna kelancaran dan kesuksesan acara ini," tegasnya.
Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa