YOGYAKARTA - Jajaran Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY menghadiri pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diselenggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham.
Acara dipusatkan di Jakarta dan diikuti jajaran Divisi PAS Kanwil Kemenkumham DIY secara virtual, Selasa (23/2/2021). Hadir mengikuti acara tersebut, yaitu Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi, M. Akhyar, Kepala Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama, Suroso, Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak, Mirna Pandanwangi, Pembimbing Kemasyarakatan Madya, serta JFU pada Divisi Pemasyarakatan.
Arahan disampaikan langsung oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi, Razilu, serta anggota Ombudsman RI, Dadan S Suharmawajiya. Dalam arahannya, Razilu mengatakan bahwa hakikat pembangunan Zona Integritas adalah membangun kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.
"Bangun dan implementasikan Reformasi Birokrasi dengan baik untuk mewujudkan ASN yang berbudaya kerja antikorupsi, berkinerja tinggi, serta memiliki budaya kerja melayani dengan baik," ujar Razilu.
Untuk membangun Zona Integritas, kata Razilu, ASN perlu membangun komitmen dan pola pikir, hingga membangun sistem yang bertujuan mencegah perilaku korupsi serta memberikan kepuasan dan kepercayaan dari penerima layanan. Ia juga menekankan adanya pendekatan spiritual atau keagamaan dan sistem reward and punishment dalam membangun Zona Integritas.
Sementara itu, Dadan mengungkapkan bahwa dalam pelayanan publik juga dilandasi etika, moral, norma, dan nilai. Menurutnya, diperlukan transparansi hingga inovasi demi terciptanya perbaikan kualitas layanan.
"Meningkatkan kapasitas SDM dan sistem penyedia pelayanan publik yang didasarkan pada orientasi pelayanan publik dan kebutuhan inovasi," jelas Dadan.
Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa