YOGYAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan Entry Meeting dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY pada Rabu (4/9/19). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan survey terhadap kualitas pelayanan publik di Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta kaitannya dengan penilaian pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK).
Survey yang akan dilakukan oleh BPS tersebut sangat penting mengingat hal tersebut akan ikut menentukan apakah Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta dapat meraih predikat WBK atau tidak. Sebagaiamana yang telah diketahui, selama ini Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta sangat serius dalam berproses membangun zona integritas menuju WBK.
Acara Entry Meeting diawali dengan paparan proses perjalanan pembangunan zona integritas menuju WBK oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham D. I. Yogyakarta, Krismono. Dalam paparannya, Krismono menyampaikan bahwa jajaran Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta telah melakukan berbagai langkah untuk berproses menuju WBK.
"Proses pembangunan zona integritas menuju WBK di Kanwil ini tentunya diawali dengan adanya komitmen dari seluruh pegawai. Komitmen tersebut sangat mempengaruhi karena ada kaitannya dengan kesungguhan untuk berproses dari hati nurani. Kami juga telah melaksanakan deklarasi janji kinerja, menetapkan tim ZI, mendapatkan penguatan-penguatan, studi tiru, melaksanakan sosialisasi dan public campaign, serta juga telah mendapatkan pendampingan dari BPS dan Ombudsman", jelasnya dalam acara yang dilaksanakan Ruang Rapat Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta tersebut.
Berikutnya, acara dilanjutkan dengan pemaparan inovasi pelayanan publik berbasis aplikasi oleh Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta, Surya Kumara. Dalam paparannya, Surya menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta telah mengembangkan berbagai aplikasi untuk mendukung proses pelayanan publik seperti website jogja-terpadu.kemenkumham.go.id. Aplikasi tersebut merupakan portal yang menyediakan berbagai macam informasi terkait pelayanan di Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta seperti informasi pendaftaran kekayaan intelektual, mekanisme pengajuan izin penelitian pemasyarakatan, dan informasi tentang izin keimigrasian.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi BPS DIY, Sugeng Waluyo. Ia menyampaikan bahwa poin utama yang akan disurvey oleh BPS adalah persepsi konsumen terhadap pelayanan publik di Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta. Metode survey yang akan digunakan adalah on the spot, yaitu mewawancarai secara langsung pengguna layanan di Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta. Sugeng juga menambahkan bahwa ia telah memiliki persepsi yang cukup baik kepada proses pembangunan zona integritas menuju WBK di Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta. Fasilitas pendukung pelayanan sudah sangat baik, pelayanan pun juga telah dilaksanakan secara terpadu yang memudahkan masyarakat.
Turut hadir dalam Entry Meeting tersebut Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta, Pagar Butar Butar, jajaran pejabat struktural Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta, dan para pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta.
Humas Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa