YOGYAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti teleconference Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Triwulan I pada Senin (31/5/21). Kegiatan teleconference tersebut dipandu langaung dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham dan diikuti oleh jajaran pegawai di Kantor Wilayah seluruh Indonesia.
Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi bertujuan memberikan saran serta percepatan dalam pelaksanaannya di seluruh Kantor Wilayah. Selain itu, evaluasi juga penting untuk mengukur perkembangan implementasi reformasi birokrasi pada setiap unit kerja.
Pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi rencana kerja tahunan (RKT), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB), pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, dan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam evaluasi tersebut, Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta berhasil meraih pencapaian positif yaitu seluruh data dukung yang diminta telah dipenuhi dengan lengkap dan benar.
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, Sri Yusfini Yusuf yang menjadi pemateri dalam evaluasi menyampaikan bahwa seluruh unit kerja harus melengkapi seluruh data dukung yang diminta.
"Komitmen dan keterlibatan pimpinan memiliki peran penting dalam mendorong pelaksanaan RB ini. Pemenuhan data dukung harus dimaksimalkan untuk mencapai target yang diharapkan", jelasnya.
Hadir mengikuti acara tersebut Kepala Bagian Program dan Humas, F. Surya Kumara, beserta pejabat terkait dari ruang kerja masing-masing.
Humas Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa