SLEMAN - Penyuluh hukum Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta zona kabupaten Sleman melakukan penyuluhan hukum di kalurahan Sendangadi Mlati Sleman D.I.Yogyakarta, Selasa(8/6/2021).
Tim Penyuluh Hukum yang beranggotakan Kristina Budiyani, Sulistyoko, Budi Priyanto, Rudi Susatyo, Dwi Retno Widati, dan Dwi Mardiyani memberikan paparan tentang Bantuan Hukum yang diwakilkan oleh Budi Priyanto.
Penyuluhan tersebut terkait dengan bantuan hukum, yaitu jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.
Budi Priyanto menyampaikan bahwa saat ini ada beberapa jasa hukum yang bisa diakomodir oleh masyarakat, antara lain: Probono yaitu jasa hukum yang diberikan oleh advokad secara cuma-cuma sesuai dengan UU no 18 Tahun 2002. Kemudian, LBH (OBH) yang ada di DI Yogyakarta telah tersertifikasi sejumlah 21 OBH melalui Kemenkumham. Serta Prodeo yaitu jasa hukum yang diberikan oleh ketua pengadilan untuk membebaskan biaya perkara, karena biaya perkara akan ditanggung oleh negara melalui anggaran Mahkamah Agung.
Tidak hanya itu, dirinya juga memberikan informasi terkait persyaratan untuk mendapatkan jasa hukum secara gratis. Syaratnya yaitu masyarakat dapat mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Kelurahan setempat. Kemudian dilengkapi dengan surat permohonan oleh yang bersangkutan ditujukan kepada OBH yang dimaksud.
Penyuluhan hukum pada hari ini bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA). Pada kesempatan tersebut pihak YLPA juga menghadirkan narasumber, Kuncoro. Berbeda dengan Penyuluh Hukum, Kuncoro mengangkat tema terkait dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 Jo UU Nomorr 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dirinya juga memaparkan tentang sistem peradilan anak di Indonesia.
Setelah melakukan penyuluhan, tim penyuluh hukum melanjutkan koordinasi dengan Bagian Hukum Pemda Sleman terkait dengan agenda evaluasi Desa Sadar Hukum dengan tim verifikator Kabupaten Sleman.
(Humas Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa)