WONOSARI - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) D. I. Yogyakarta Budi Sarwono menyaksikan kegiatan Penandatanganan Deklarasi Janji Kinerja dan pencanangan Zona Integritas UPT Jajaran wilayah Wonosari, Selasa(16/02/2021).
Dalam sambutannya Budi menyampaikan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia perlu mewujudkan Reformasi Birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
"Hal yang perlu diperhatikan yaitu Permenpan RB nomor 10 tahun 2019 agar dapat dipedomani sebagai pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang merupakan miniatur dari reformasi birokrasi, " ujarnya pada kegiatan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta.
Menurutnya keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM juga akan mengubah pola kerja dan ketaatan prosedur.
Kegiatan deklarasi janji kinerja dan pencanangan Zona Integritas pada UPT Pemasyarakatan wilayah Wonosari terdiri dari LPKA Kelas II Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Rutan Kelas IIB Wonosari, Bapas Kelas II Wonosari, serta Rupbasan Kelas II Wonosari.
Pada kesempatan tersebut, hadir Ketua Ombudsman Perwakilan DIY, Budhi Masthuri dan memberikan sambutan. "Ombudsman DIY sebagai counterpart merasa bangga karena UPT DIY berhasil mencapai fase WBK, dan tentu jumlahnya bertambah secara signifikan," ucap Budhi Masthuri.
Menurut Budi, pelayanan publik yang berkualitas adalah yang bebas pungli, bersih dari korupsi, petugas layanan yang berintegritas, serta pelayanan yang ramah.
"Wilayah birokrasi bersih dan melayani ini adalah suatu instrumen untuk mendorong kita melakukan pelayanan yang menyenangkan, dengan memberikan pelayanan yang murah, ramah, cepat, dan tidak berbiaya" lanjutnya.
Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan penandatanganan kerja sama antara UPT Wilayah Wonosari dengan Instansi pemerintah di wilayah Gunungkidul, serta penyematan pin WBK dan satgas penguatan WBK/WBBM.
Turut hadir menyaksikan dalam kegiatan tersebut Polres Gunungkidul diwakili Kabag Sumber Daya, Ketua Pengadilan Negeri Wonosari diwakili Panitera, Kepala Kejaksaan Negeri Wonosari diwakili Kasi Pidum, Kepala Sub Koordinator Seksi Pencegahan BNNP DIY, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Divisi Administrasi, serta sejumlah Forkopimda Gunungkidul.
Humas Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa