YOGYAKARTA – Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta mulai menyoroti hasil survei pelayanan publik dan integritas pada beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Keimigrasian di wilayah DIY. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dimulai minggu pertama hingga minggu kedua Agustus 2021.
Dalam sambutannya, Kepala Bidang HAM, Purwanto, mewakili seluruh tim yang hadir secara virtual menyampaikan bahwa kegiatan monev ini salah satu bentuk pemenuhan terhadap target kinerja B09 yang dalam kondisi pandemik tetap harus dilaksanakan.
“di masa PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) ini kegiatan berjalan secara daring, namun diharapkan dapat memenuhi harapan kita bersama bahwa adanya evaluasi hasil survei dan rekomendasi dari tim dapat terlaksana dengan baik dan optimal,” jelas Purwanto, Selasa (3/8/2021).
Purwanto menekankan agar pelaksanaan survei IPK-IKM dan Integritas dilakukan secara serius, terlebih untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Ia juga mendorong kepada satuan kerja untuk melaksanakan public campaign pembangunan ZI tersebut kepada masyarakat pengguna layanan salah satunya dengan publikasi reward bagi pegawai teladan dalam bentuk fisik yang mampu terlihat oleh masyarakat.
“misalnya pegawai teladan diberikan space (ruang) khusus area parkir yang dapat terlihat oleh masyarakat sebagai public campaign bahwa benar satker sedang berproses (WBK-WBBM), bukan hanya pada ranah administratif saja,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Subbidang P3 Hukum dan HAM, Susanti Yuliandari, menyampaikan bahwa pentingnya pelaksanaan monev ini selain untuk mengetahui tingkat kepercayaan pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan publik, juga sebagai bahan pengambilan kebijakan dari tim monev hingga ke tingkat pusat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kemenkumham.
Pihaknya mengapresiasi kepada satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan rekomendasi perbaikan terhadap hasil monev triwulan I tahun 2021. Hasil tersebut menunjukkan bahwa satker mampu melakukan yang terbaik untuk kebutuhan masyarakat.
Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan dari Lapas Kelas IIB Sleman, Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, dan tim monev kantor wilayah.
(Humas Kanwil Kemenkumham D.I Yogyakarta – Jogja Pasti Istimewa)