YOGYAKARTA - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DIY mengikuti entry meeting virtual dengan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkumham Komjen Andap Budhi Revianto serta Auditor Utama Keuangan Negara I BPK RI Novy GA Pelenkahu. Pertemuan membahas berkaitan dengan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020.
Pertemuan dilaksanakan secara virtual dengan dihadiri serta diikuti secara virtual oleh para pejabat Unit Eselon I dan para Kepala Kantor Wilayah, Senin (25/1/2021). Di Kanwil Kemenkumham DIY, hadir langsung Kakanwil Budi Sarwono, Kepala Divisi Administrasi Faisol Ali, Kepala Divisi Keimigrasian Yayan Indriana, serta Kepala Divisi Pemasyarakatan Gusti Ayu Putu Suwardani, dan pejabat struktural di Kanwil Kemenkumham DIY.
Berkaitan dengan pemeriksaan BPK, Andap Budhi meminta opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kemenkumham tetap dipertahankan. Kemenkumham sendiri telah meraih opini WTP berturut-turut dari tahun 2015 hingga 2019.
"Harapannya, di tahun 2020, opini WTP dapat terus dipertahankan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana yang telah diraih pada tahun-tahun sebelumnya," kata Andap Budhi.
Andap Budhi juga memaparkan langkah-langkah meraih opini WTP, di antaranya optimalisasi hasil atas penggunaan anggaran belanja Kemenkumham hingga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut atas temuan pemeriksaan. Plt Sekjen Kemenkumham itu meminta seluruh jajaran di kementerian untuk mendukung sepenuhnya pemeriksaan keuangan oleh BPK di Kemenkumham.
"Kepada seluruh jajaran di Kementerian Hukum dan HAM, baik di tingkat pusat maupun di kantor wilayah, agar senantiasa mendukung kelancaran proses pemeriksaan oleh BPK RI. Apabila terdapat hal-hal yang tidak dipahami dengan baik, segera lakukan komunikasi dengan Tim BPK RI. Kami siap mendukung sepenuhnya pemeriksaan keuangan di Kemenkumham yang kita cintai ini," ujar Andap Budhi.
Sementara itu, Novy menyampaikan bahwa tahun ini Kemenkumham termasuk dalam salah satu kementerian yang signifikan di BPK RI. Ia juga mengapresiasi keberhasilan Kemenkumham meraih opini WTP selama beberapa tahun terakhir.
"Selama ini opini Kemenkumham itu WTP. Ini merupakan hal yang bagus, dan itu terlihat juga, karena melaksanakan rekomensasi BPK itu termasuk tinggi," kata Novy.
Novy juga menekankan pentingnya pemeriksa membangun komunikasi pemeriksaan yang baik agar terwujud komunikasi yang efisien dan efektif di seluruh proses pemeriksaan. Komunikasi pemeriksaan yang baik nantinya akan menjadikan proses pemeriksaan berjalan dengan lancar dan hasil pemeriksaan dapat dimengerti dan ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab atau para pemangku kepentingan terkait.
Menurut Novy, tujuan pemeriksaan yaitu menilai kewajaran penyajian Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2020 dengan memperhatikan sejumlah kriteria. Novy juga mendorong penguatan dari Inspektorat Jenderal untuk mendukung efektivitas sistem pengendalian internal.
"Kami melihat efektivitasnya. Saya minta teman-teman di Itjen, khsusunya terkait metodologi. Saya ingin lihat bagaimana menguatkan Itjen di setiap kementerian. Harapan saya dengan review ini ada penguatan," tuturnya.
Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa