YOGYAKARTA - Dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja dan anggaran, melalui teleconference seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta, memaparkan penyerapan anggaran, realisasi target kinerja Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta strategi percepatan belanja anggaran tahun 2020. Acara digelar di aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta memanfaatkan aplikasi pertemuan virtual, Senin (15/6/2020).
Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Koordinasi Persiapan Data Dukung Target Kinerja B06 Tahun 2020 Jajaran Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta tersebut dimoderatori oleh Kepala Divisi Administrasi Pagar Butar Butar.
Dalam pembukaannya, Pagar menyampaikan bahwa agenda rapat yakni Pelaporan Target Kinerja B06 untuk menginput data dukung pelaksanaan anggaran pada tanggal 17 Juni - 5 Juli 2020 mendatang. Kegiatan ini juga bertujuan untuk langkah pembinaan satuan kerja (satker) dalam melaksanakan penyerapan anggaran agar sesuai dengan disbursement plan tahun anggaran 2020.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham D.I. Yogyakarta, Indro Purwoko, secara virtual melakukan evaluasi dan penguatan kepada seluruh kepala satker. Dalam arahannya Kakanwil menyampaikan harapannya agar pelaporan anggaran masing-masing satker seperti belanja barang harus rinci.
"sehingga kita tahu dimana letak penyerapan yang belum maksimal, seperti misal belanja modal, belanja pegawai, dan sebagainya," tuturnya.
Terkait target kinerja (Tarja) B06, data dukung satker dibutuhkan untuk mendukung pelaporan tarja kantor wilayah agar lebih komprehensif dan terukur. Hal tersebut merupakan kewajiban setiap satker terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
Kegiatan evaluasi target kinerja B06 tahun 2020 jajaran satker Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta tersebut dilaksanakan secara dinamis dengan diskusi yang turut dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi pratama terdiri dari Kepala Divisi Keimigrasian Yayan Indriana, Kepala Divisi Pemasyarakatan GAP Suwardani, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Monica Dhamayanti, serta pejabat pengawas dan pelaksana.
(Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa)