YOGYAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY Imam Jauhari turut hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Satgas Saber Pungli di Unit Pencegahan Pungutan Liar (UPP) DIY. Imam menjelaskan kinerja Saber Pungli di Kanwil Kemenkumham DIY dan bicara pentingnya peran pimpinan sebagai role model.
Monev Satgas Saber Pungli dilaksanakan di Ruang Rapat Sido Mukti Inspektorat DIY, Kamis (1/12/2022). Kepala Pokja Pencegahan Satgas Pusat Saber Pungli, Nugroho, hadir sebagai pemateri dalam kesempatan tersebut dan menyinggung masih adanya potensi pungli di Indonesia meski sejumlah langkah sosialisasi dan pencegahan telah dilakukan.
"Ini yang juga menjadi sorotan. Semoga di Yogyakarta tidak ada pungli. Ambil langkah-langkah cepat agar jangan sampai ada pungli di Yogyakarta," kata Nugroho.
Sementara itu, Imam menjelaskan bahwa jajarannya telah berproses menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Karenanya, seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham DIY terus berkomitmen memberantas dan mencegah pungli di semua lini.
"Kami mempunyai 16 satuan kerja dan kami selalu memantau dan mengevaluasi segala bentuk pelayanan agar tidak terjadi pungli, tidak terjadi KKN, dan yang tidak kalah penting adalah kami selaku pimpinan menjadi contoh atau role model bagi jajaran kami dalam hal pencegahan dan pemberantasan pungli ini," jelas Imam.
Selain itu, sejumlah peserta kegiatan secara bergantian menjelaskan kondisi saber pungli di instasinya masing-masing. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Sekretariat Satgas Saber Pungli, Plt Irwasda Polda DIY selaku Kepala UPP DIY, Kanwil ATR/BPN DIY, Ombudsman RI Perwakilan DIY, Sekertaris Inspektorat DIY, serta Kepala Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Provinsi DIY.
(AZR/Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa)
