YOGYAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY menjadi salah satu satuan kerja (satker) Kemenkumham yang termasuk dalam sampling pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan. Kakanwil Kemenkumham DIY, Budi Sarwono, memberikan arahan tegas kepada jajarannya untuk menyukseskan pemeriksaan tersebut.
Pemeriksaan oleh BPK di lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY didahului entry meeting yang dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenkumham DIY, Senin (1/3/2021). Entry meeting dihadiri langsung Kepala Biro Pengelolaan BMN Kemenkumham, Iwan Santoso, Pemeriksa Madya pada Auditoriat Keuangan Negara I BPK RI, Doso Wardoyo, selaku Pengendali Teknis 2, Vera Susanti selaku Pengendali Teknis 3, beserta tim pemeriksa dari BPK RI.
Dalam arahannya, Budi meminta jajarannya bekerja dengan baik dalam rangkaian pemeriksaan dari BPK RI ini. Budi juga meminta jajarannya memberikan data dukung yang diminta BPK RI secara jelas dan akurat.
"Seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya yang menjadi sampling pemeriksaan, agar senantiasa memberikan jawaban dan data dukung sesuai dengan permintaan tim BPK RI secara jelas, akurat, dan akuntabel," kata Budi.
"Saya yakin, ASN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai insan Pengayoman akan bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan dan amanah yang diembannya," lanjutnya.
Selain itu, Budi berharap terbangun komunikasi yang baik antara jajaran Kanwil Kemenkumham DIY dengan tim BPK RI. Ia berpesan agar selama pemeriksaan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
"Apabila terdapat hal-hal yang tidak dapat dipahami dengan baik, segera lakukan komunikasi dengan Tim BPK RI. Selamat bekerja bagi Tim Pemeriksa BPK RI dan seluruh Tim Pengelola Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, sehingga kita terhindar dari virus Covid-19 dan dapat tetap produktif dalam bekerja," ujar Budi.
Lebih lanjut, Budi memaparkan upaya yang dilakukan untuk menjaga kualitas laporan keuangan Kanwil Kemenkumham, di antaranya dengan menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI secara tepat waktu dan sesuai sasaran, pembinaan penyusunan laporan keuangan tingkat satker di lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY, rekonsiliasi data laporan keuangan tingkat satker, serta koordinasi dengan Eselon I hingga DJPB Provinsi DIY terkait penyusunan laporan keuangan.
Turut hadir dalam entry meeting tersebut, yaitu Kepala Divisi Administrasi, Faisol Ali, Kepala Divisi Keimigrasian, Yayan Indriana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Monica Dhamayanti, serta pejabat administrasi dan para Kepala UPT jajaran Kanwil Kemenkumham DIY.
Untuk diketahui, Kanwil Kemenkumham DIY menjadi sample pemeriksaan BPK bersama Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah serta seluruh Unit Eselon I. Sejumlah UPT di Kanwil Kemenkumham DIY yang menjadi sample pemeriksaan BPK, di antaranya LPP Kelas IIB Yogyakarta, Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, LPKA Kelas II Yogyakarta, serta Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.
Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa