YOGYAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020 dan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Selasa (14/01/2020).
Acara yang mengusung tema “SDM Unggul Kemenkumham Maju” ini diselenggarakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, Jl. Gedongkuning No. 146 Yogyakarta.
Acara tersebut diikuti oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrator, pejabat fungsional, pegawai Kantor Wilayah, Kepala UPT jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, dan para CPNS hasil rekrutmen tahun 2018.
Pada kesempatan tersebut turut hadir menyaksikan secara langsung Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY, Kepala Kejaksaan Tinggi DIY, Wakil Gubernur D.I. Yogyakarta, perwakilan Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Kepala Kepolisian Daerah DIY, Komandan Resor Militer 072/Pamungkas, Ketua Pengadilan Tinggi Kota Yogyakarta, dan perwakilan BNNP DIY.
Acara yang dimulai pada pukul 10.15 WIB tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kemenkumham oleh seluruh hadirin, dilanjutkan dengan Laporan Pelaksanaan Kegiatan oleh Kepala Divisi Administrasi Pagar Butar Butar.
Dalam laporannya, Pagar menyampaikan apresiasi kepada seluruh saksi dari jajaran Forkopimda DIY yang telah hadir dalam acara tersebut.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Deklarasi Janji Kinerja oleh Kepala Divisi Keimigrasian Hermansyah Siregar diikuti seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham DIY. Dilanjutkan dengan penandatangan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM oleh antara Kepala Kantor Wilayah dan seluruh Kepala Divisi, Komitmen Bersama antara Kepala Kantor Wilayah dengan seluruh Kepala UPT, Pakta Integritas antara Kepala Kantor Wilayah dengan Kepala Ombudsman DIY, dan Piagam Pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM antara Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY dengan Kepala Ombudsman Perwakilan DIY dan Kepala Kejaksaan Tinggi DIY selaku saksi.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY, Budhi Masthuri, yang hadir menyaksikan sekaligus memberikan sambutan dalam acara Penandatanganan Pencanangan Zona Integritas tersebut memberikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkumham DIY, yang beberapa kali telah menggandeng pihaknya untuk turut mengawasi kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kanwil Kemenkumham DIY. Menurut Budhi, ada beberapa aspek agar masyarakat puas terhadap pelayanan publik.
"pelayanan yang cepat, pelayanan yang menyenangkan, dan pelayanan yang tidak terlalu prosedural," ujarnya.
Selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi DIY, Masyhudi, menyampaikan bahwa reformasi birokrasi penting dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah. Pelaksanaan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 yang mengusung 8 area perubahan. Ia mengatakan pelayanan publik harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, Krismono, dalam sambutannya menegaskan bahwa jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY telah meneguhkan komitmen siap kerja keras, kerja cerdas, kerja cepat, kerja berprestasi dalam mewujudkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY yang berkemajuan, serta berkinerja penuh integritas melawan korupsi, menolak pungli dan gratifikasi, serta siap menerapkan birokrasi digital pada tahun 2020.
Krismono mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas jajaran Kanwil Kemenkumham DIY di tahun 2019 yang belum meraih predikat WBK. Ada tiga poin yang disampaikannnya dalam evaluasi tersebut yakni Pertama, komitmen seluruh jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham DIY dalam mendukung pembangunan Zona Integritas. Hal itu harus dapat dibuktikan dengan pimpinan yang menjadi role model. Kedua, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
"Kita menyadari bahwa core business di Kantor Wilayah adalah pelayanan hukum dan HAM, Pemasyarakatan, dan Keimigrasian. Seluruh bidang pelayanan tersebut harus mampu merepresentasikan citra positif kinerja yang ada di Kantor Wilayah," ujarnya.
Ketiga, transparansi dan keterbukaan informasi publik. Hal itu tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya Standar Operasional Prosedur Pemberian Cuti Bersyarat, transparansi penggunaan anggaran, serta lelang pengadaan barang dan jasa.
"Semua itu bertujuan agar masyarakat lebih mengenal Kementerian Hukum dan HAM Kanwil DIY, dan tentunya sebagai upaya peningkatan citra positif organisasi ini," tegas Krismono.
Selain itu Krismono berpesan kepada Rutan Kelas IIB Bantul yang telah meraih predikat WBK agar mampu meningkatkan pelayanannya sehingga tercapai predikat WBBM.
"Khusus bagi Rutan Kelas IIB Bantul yang telah mendapatkan predikat WBK agar meningkatkan raihan prestasi dengan target predikat WBBM pada tahun 2020," pesannya.
Acara dilanjutkan dengan penyerahan SK PNS kepada perwakilan CPNS hasil rekrutmen Tahun 2018 dan ditutup dengan doa. Diharapkan tahun 2020 dengan usaha keras dan kerja bersama dapat terwujud predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kanwil Kemenkumham D.I Yogyakarta.
(Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa)