YOGYAKARTA - Kanwil Kemenkumham DIY mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Desain Kebijakan. Judul yang diangkat yaitu “Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Kementerian Hukum dan HAM: Indikator Pembangunan ZI pada WBBM". Kepala Divisi Administrasi, Topan Sopuan mengikuti secara virtual di Ruang Legal Drafter.
Kepala Badan Strategis Kebijakan Hukum dan HAM, Y. Ambeg Paramarta membuka kegiatan secara virtual di Badan Strategis Kebijakan Hukum dan HAM, Rabu (24/4/2024).
"Secara umum, manfaatnya kegiatan ini yaitu bisa mengetahui manfaat, dampak kebijakan sesuai yang diperkirakan, manfaat kepada masyarakat, serta memperoleh informasi tentang kinerja kebijakan yang sudah ada, oleh karena itu perlu dilihat keberhasilannya apa dampaknya manfaatnya" ujarnya.
Pada perkembangan indeks RB Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2016 hingga 2021 peningkatan terus menerus. Namun pada tahun 2022 terdapat penurunan dan pada tahun 2023 tidak ada satupun satuan kerja yang berhasil mendapatkan predikat WBBM.
"Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi ketidakberhasilan tersebut, sehingga satuan kerja dapat menindaklanjuti rekomendasi dalam upaya pembangunan Zona Integritas khususnya WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada TA 2024," lanjutnya.
Selain itu, Staf Ahli Bidang Reformasi Birorkasi menyampaikan arahan terkait WBBM. "Kegagalan di tahun 2023 terkait ZI apakah ada kesalahan di kebijakan, prosesnya atau pelaksanaannya, sehingga secara khusus meminta kepada BSK melakukan evaluasi RB pelaksanaan pembangunan ZI WBBM," ucapnya.
Adapun salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan evaluasi dan melaksanaan kegiatan FGD dengan menyampaikan materi narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Canggih Hangga serta pakar kebijakan publik dari Universitas Brawijaya, Fadhillah Putra.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan hasil evaluasi oleh tim evaluasi dari Badan Pusat Strategis Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan HAM. Selanjutnya ditanggapi oleh narasumber yang hadir.
Turut hadir Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia mengikuti kegiatan FGD tersebut 40 satuan kerja yang diusulkan dalam penilaian WBBM di Tahun 2023.
Humas Kanwil Kemenkumham DIY - Jogja Pasti Istimewa