YOGYAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DIY. Audiensi itu terkait dengan permasalahan Kongres Luar Biasa (KLB) yang tengah mengguncang Partai Demokrat.
Ketua DPD Partai Demokrat DIY, Heri Sebayang, bersama Sekretaris Partai Demokrat DIY, Freeda Musthikasari, memimpin rombongan pengurus Demokrat DIY yang melakukan audiensi di Kanwil Kemenkumham DIY, Rabu (10/3/2021). Pengurus Demokrat DIY diterima Kepala Bagian Program dan Humas, F Surya Kumara, Kepala Bagian Umum, Rusmilah, serta Kepala Bidang HAM, Purwanto.
Surya mengatakan pihaknya menerima audiensi dari pengurus DPD Demokrat DIY hari ini. Namun demikian, keputusan terkait kisruh KLB Partai Demokrat tetap menjadi kewenangan pusat.
"Tentunya terkait dengan itu kan adalah keputusan (di) Jakarta, bukan kewenangan kami. Tapi kami tetap siap menerima, terutama dengan hal yang sedang dihadapi oleh Partai Demokrat kehadirannya di sini," kata Surya.
"Apa yang ingin disampaikan, kami tinggal meneruskan, karena kewenangan keputusan itu dari kementerian kami yang ada di pusat. Kami sebagai perpanjangan tangan dari kementerian, artinya apa hal-hal yang terjadi di lingkungan wilayah kerja di DIY, khususnya ini, kami terima dengan sangat baik," lanjutnya.
Sementara itu, Heri berterima kasih karena perwakilan dari Kanwil Kemenkumham DIY telah menerima audiensi dari DPD Partai Demokrat. Ia berharap, Kemenkumham menolak hasil KLB yang digelar di Sumatera Utara itu.
"Terima kasih, Pak Surya, sudah diterima dengan baik. Memang itu keputusan ada di Jakarta, kami di daerah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan partai politik, dalam hal ini dengan Kanwil. Kami berharap pemerintah, Kemenkumham di Jakarta, supaya menolak hasil kongres yang inkonstitusional itu, yang ada di Sumut, Sibolangit," ujar Heri.
Dalam pertemuan tersebut, Heri bersama para pengurus DPD Partai Demokrat DIY juga menyerahkan dokumen salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa