YOGYAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DY menyelenggarakan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan BMN Semester II Tahun Anggaran 2022. Kegiatan dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan pengelolaan keuangan jajaran Kanwil Kemenkumham DIY yang akuntabel dan bertanggung jawab.
Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan BMN Semester II T 2022 dilaksanakan di Burza Hotel Yogyakarta, Rabu (10/1/2023). Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Agung Rektono Seto yang membuka kegiatan tersebut mengatakan bahwa pra rekonsiliasi ini sebagai langkah persiapan dalam menghadapi pelaksanaan rekonsiliasi tingkat nasional yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Satuan Kerja, Kantor Wilayah, Unit Eselon I untuk kemudian digabungkan lagi ke Tingkat Kementerian atau Unit Akuntansi Pengguna Anggaran. Karena itu, Agung mengatakan bahwa kegiatan pra rekonsiliasi ini akan sangat berpengaruh bagi Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kementerian.
"Jadikan kegiatan Pra Rekonsiliasi ini sebagai wadah bagi Saudara untuk menjadi operator yang profesional sehingga dapat menyusun laporan keuangan yang akurat dan akuntabel," ujar Agung.
"Dan yang tidak kalah pentingnya, kita semua harus memiliki Komitmen yang tinggi dalam menjaga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset negara melalui kegiatan Pra Rekonsiliasi ini untuk tetap mempertahankan opini WTP dalam laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022," lanjutnya.
Seperti diketahui, Kementerian Hukum dan HAM telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kalinya dari BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2021. Pada Tahun 2022, Kanwil Kemenkumham DIY juga memperoleh penghargaan dari Kanwil DJPb Yogyakarta, yaitu Peringkat III atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 untuk kategori Pagu Kecil (DIPA Imigrasi).
"Dalam hal pengelolaan keuangan, Tahun 2022 Kanwil Kemenkumham DIY memperoleh capaian nilai IKPA sebesar 98,47 dan realisasi anggaran sebesar 99,28%. Saat ini kita sudah memasuki Tahun 2023, saya mengingatkan kepada seluruh Pimti serta Kepala UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY untuk mengambil langkah-langkah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan sehingga dapat mempertahankan prestasi yang telah diraih," ungkap Agung.
Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan BMN Semester II T 2022 diikuti para Operator Aplikasi SAKTI GLP dan ASET, pengelola keuangan, dan pengelola barang dan jasa di lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DIY dan Kantor Pelayanan Perbendaharaa Negara (KPPN) Yogyakarta.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Administrasi Rahmi Widhiyanti, Kepala Divisi Keimigrasian M Yani Firdaus, Kepala Bagian Umum Yudi Arto, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-DIY, serta Tim dari Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham.
(AZR/Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa)
