Lepas Sambut Kepala Rutan Bantul, Soleh: Terima Kasih, Mohon Maaf, dan Mohon Doa Restu

IMG 20200122A0067 sertijab karutan bantul 

BANTUL - Tahun 2019 adalah tahun yang luar biasa bagi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bantul. Berbagai dukungan dari banyak pihak yang bekerjasama dalam mencapai target kinerja dan bermacam inovasi pelayanan, Rutan Bantul mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 10 Desember 2019 yang lalu dalam acara Apresiasi Pelopor Perubahan Zona Integritas di Jakarta. Dari 9 satuan kerja (satker) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yang diusulkan memperoleh predikat WBK, Rutan Bantul merupakan satu-satunya satker yang memperoleh predikat tersebut.

 

Hal itu diungkapkan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta, Soleh Joko Sutopo, dalam acara serah terima jabatan Kepala Rutan Kelas IIB Bantul. Soleh mengapresiasi kepada jajaran Polres Bantul, Kejaksaan Negeri Bantul, Badan Nasional Narkotika Kabupaten Bantul, dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Pajangan telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi selama memimpin Rutan Bantul.

 

Soleh menuturkan stakeholder tersebut turut serta menciptakan kondisi yang kondusif, aman, dan tertib selama periode kepemimpinannya. Ia juga menyampaikan terimakasih kepada penerima penghargaan yang telah berjasa dalam memberikan layanan kesehatan, kepribadian agama, layanan psikologi, dan berbagai pihak yang digandeng dalam pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rutan Bantul. 

 

Soleh menyampaikan apresiasi atas kinerja dan dukungan seluruh pihak.

"selama 2 tahun mengabdi, mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan. mohon doa restu dalam mengemban tugas di Rutan Kelas IA Surakarta sehingga tetap amanah dan berkinerja lebih baik lagi," tuturnya. 

 IMG 20200122 66 sertijab karutan bantul

Ia juga berpesan kepada jajaran Rutan Bantul sepeninggal kepemimpinannya untuk tetap menjaga keamanan dan ikuti apa yang menjadi kebijakan pimpinan yang baru.

 

(Humas Kanwil Kemenkumham D.I Yogyakarta - Jogja Pasti Istimewa)


Cetak